oleh

Pemkot Bentuk OPD Baru, Begini Saran Anggota Dewan

SETU-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Struktur Perangkat Daerah. Itu artinya bakal ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Dewan meminta Pemkot harus hati-hati dan bijak dalam menentukan hal ini.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Tangsel, Yanto mengatakan, bahwa prinsip dari Raperda tersebut ialah pembentukan perangkat daerah harus mengutamakan asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Lanjut politisi yang akrab disapa Ulay ini, dalam penataan OPD juga harus rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan OPD juga didasarkan pada konsepsi pembentukan OPD yang ada.

“Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah. Jadi seluruh kajiannya harus benar-benar penuh kehati-hatian dan juga harus bijak dalam pembentukan OPD yang baru, artinya itu harus sesuai dengan kebutuhan urusan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik,” paparnya.

Kehati-hatian yang harus diperhatikan, menurut Ulay ialah, ketika nantinya membentuk OPD baru. Ulay memberi contoh seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

“Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah Kota agar tidak gegabah. Artinya Pertanahan sudah bukan domain Dinas Perkim. Sedangkan persoalan tanah di Tangsel banyak sekali dan rumit. Selain itu urusan aset seharusnya dibentuk dinas tersendiri, dengan harapan lebih fokus dalam tata kelola aset,” ujarnya.

Ulay juga memberikan contoh lainnya, dimana dalam Raperda yang sedang dibahas tersebut juga diusulkan akan adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungana Anak dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

“Jika kami cermati dinas ini akan semakin kecil fungsinya. Bahkan pemerintah juga menyebutkan fungsi pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan oleh kecamatan. Dimana menurut kami ini keliru, pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi rumah besar dalam rangka memberdayakan seluruh komponen masyarakat tanpa melihat jenis kelamin dan kelompok umur. Seperti kita ketahui bersama, pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sangat penting,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, bahwa setiap usulan dan masukan dari DPRD terkait dengan Raperda tersebut, pihaknya sangat terbuka.

“Artinya kami sangat terbuka jika ada masukan, sehingga pembahasan dalam penyusnan Raperda ini menjadi Perda akan menjadi regulasi yang memang baik.untuk meningkatkan lagi pelayanan publik di Kota Tangsel,” pungkasnya. (dra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya