oleh

Tiga Kali Pemkab Pandeglang Raih SAKIP Peringkat B

PANDEGLANG – Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran (TA) 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) bertahan di peringkat B.

Peringkat ini merupakan kali ketiga pada RPJMD 2016-2021 pada masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban. “SAKIP kita masih bertahan di BB, ini ketiga kalinya dan Alhamdulillah selain SAKIP penilaian Reformasi Birokrasi (RB) kita juga naik dari C ke CC,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pandeglang, Pery Hasanudin, usai menghadiri SAKIP Award yang digelar secara virtual di Ruang Pintar Setda Pandeglang, Kamis (22/4).

Pery menilai, penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB ini cukup profosional. Sebab banyak daerah lain yang tidak dapat mempertahankan peringkatnya. “Kita Alhamdulillah masih dapat mempertahankan, bahkan kabupaten lain ada yang penilaian SAKIP-nya turun,” ujarnya.

Pery meyakini untuk naik peringkat dalam penilaian SAKIP memang tidaklah mudah, butuh pembenahan yang lebih baik sehingga bisa terintegrasi. “Kita rasa ini sudah maksimal, harapan memang naik ke A. Kita akan lakukan evaluasi kembali mungkin ada beberapa sistem yang belum terintegrasi,” tandasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Kunwas Kemenpan dan RB, Agus Uji Hantara mengatakan, untuk mengukur pengelolaan anggaran negara yang berorientasi hasil, Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Kata Agus, melalui evaluasi tersebut, Kementerian PANRB menyusun profil instansi pemerintah berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. “Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada suatu Instansi pemerintah,” jelasnya.

Selain melakukan evaluasi SAKIP, Kementerian PANRB juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat perbaikan tata kelola baik dari segi pengungkit maupun hasil. “Semakin tinggi indeks reformasi birokrasi maka semakin baik tatakelola instansi pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi stakeholder dan berkontribusi pada capaian pembangunan nasional,” ungkapnya.

Masih kata Agus, kegiatan penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah tahun 2020 merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.(rie)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya