oleh

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping, Kejati Banten Incar Tersangka Baru

SERANG– Kejati Banten masih membidik calon tersangka lain dalam kasus kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk kantor UPT Malingping, seluas kurang lebih 6.400 meter persegi pada tahun 2019.

Kepala Kejati Banten Asep Mulyana mengatakan, penyidik sebelumnya sudah menetapkan Smd sebagai tersangka. Penetapan status tersangka kepada Smd dilakukan setelah Kejati Banten dan Kejari Lebak berkoordinasi, mendapatkan alat bukti dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) yang menguatkan.

“Maka pada hari Rabu kami sudah menetapkan tersangka Smd yang merupakan Sekretaris Tim Panitia Pengadaan lahan UPTD Samsat Malingping. Tersangka kini ditahan di Rutan Pandeglang,” ungkap Asep Mulyana, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (22/4).

Asep menerangkan, selaku sekretaris tim, Smd dipastikan mengetahui persis bahwa akan ada pembangunan kantor UPTD Samsat di wilayah kerjanya.

“Oleh karena itu, dia terlebih dahulu membeli lahan yang akan dijadikan kantor dengan harga Rp 100.000 per meter. Kemudian pada saat akan digunakan, negara harus membayar lahan dengan harga Rp 500.000 per meternya,” ungkap Asep.

Soal berapa kerugian negara akibat ulah Smd, Kajati mengaku belum bisa memastikannya. Karena semua sedang dalam proses pendalaman. Namun yang pasti lanjut Asep, perbuatan Smd masuk kategori corruption by design atau korupsi yang sudah direncanakan.

“Yang pasti, dia (Smd) tahu persis bahwa di situ akan dibangun kantor Samsat, maka dia beli itu tanah terlebih dahulu tanpa membaliknamakan. Seolah-olah pemilik lahan itu sendiri yang menjual. Padahal semua sudah dikuasai. Jadi pada saat ada pembayaran, dia mendapatkan selisih harga itu,” beber Asep.

Ketika ditanya kemungkinan adanya calon tersangka baru, mengingat masih ada atasan Smd yang menjadi ketua tim, Asep Mulyana mengatakan, kemungkinan itu ada. Hanya saat ini pihaknya belum bisa memastikannya, mengingat tim masih terus menggali keterangan lainnya.

“Penentuan atau penetapan status bagi pihak yang berurusan dengan pidana, tentu harus berdasar keterangan dan alat bukti. Yang pasti, kami akan bertindak profesional, sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Asep juga mengatakan, adanya pihak yang mendanai Sdm dalam membeli lahan, itu sangat memungkinkan. “(Kemungkinan adanya aktor yang membiayai Smd) nanti kita dalami. Sekecil apapun informasi dan sekecil apapun alat bukti atau data-data pendukung akan kami crosscheck. Siapa pun akan kami mintai keterangan, baik pihak yang terkait langsung dengan kasus ini atau pun tidak,” tegasnya.(rie/yul)

 

 

a

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya