Jangan Bikin Rakyat Susah

SERPONG - Situasi politik menjelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) makin menghangat. Para elite politik sibuk melakukan manuver. Mereka ingin ikut menentukan siapa pemimpin negeri ini ke depan.

Bukan hanya para pimpinan parpol dan elite yang ada di legislatif, mereka yang jadi anggota kabinet pun terus melakukan lobi-lobi agar tak salah menentukan arah.

Oleh karena itu, kita berharap, meski para elite terus melakukan manuver, tugas utama mereka, mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil, tak dilupakan.

Meskipun para elite di kabinet kini sibuk menyiapkan pemilu dan pilpres, upaya menyelamatkan rakyat kecil yang mulai tak mampu lagi membeli beras, harus terus dilakukan.

Para elite di kabinet mesti secepatnya turun ke lapangan dan menolong orang-orang di lapisan paling bawah, supaya bisa membeli beras lagi.

Sedangkan untuk orang-orang yang sangat miskin, kita berharap, para elite segera memberikan bantuan beras gratis.

Para elite juga mesti mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) beras ke daerah-daerah, terutama daerah non produsen beras.

Kita juga berharap para elite politik mendorong Kementerian Sosial, para gubernur, bupati dan walikota supaya secepatnya mencairkan bansos tunai. Ini penting agar rakyat miskin bisa membeli bahan pangan.

Kita berharap, pada bulan-bulan mendatang ini hingga hari H pesta demokrasi 14 Februari 2024, tak boleh ada rakyat miskin yang tak bisa makan.

Menjelang pemilu dan pilpres, semua orang harus selalu punya beras, entah itu mereka beli atau beras yang berasal dari bansos.

Di samping itu, ke depan ini, upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja untuk para korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi Covid-19, juga tak boleh kendur.

Di saat-saat suhu politik meninggi, para elite justru harus lebih pro ke orang-orang yang ada di level paling bawah. Sebab, kelak mereka inilah yang akan membantu para politisi untuk lolos ke Senayan, DPRD provinsi, kota atau kabupaten.

Jadi karena nasib para politisi itu ditentukan oleh rakyat, maka kalau kemudian mereka melupakan rakyat kecil, dipastikan sulit untuk bisa menjadi kepala daerah atau anggota legislatif.