Banteng Dirayu Masuk Pemerintahan, Yang Terbaik PDIP Jadi Oposisi Saja

JAKARTA - Wacana pertemuan antara Capres terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri membuka manuver politik baru. PDIP yang sebelumnya sudah tegas akan jadi oposisi, mulai dirayu gabung dalam koalisi besar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Apakah PDIP bakal tergoda? Saran dari akademisi, sebaiknya PDIP jadi oposisi saja. 
Upaya yang dilakukan elite Gerindra dan PDIP untuk mempertemukan Prabowo dengan Mega terus bergulir. Kini, parpol dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran juga ikutan berkomentar. PDIP mulai dirayu untuk gabung dalam koalisi Prabowo-Gibran. 
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku pihaknya tidak mempersoalkan pertemuan Prabowo-Mega. Airlangga bilang, Golkar terbuka bila Banteng memang berniat gabung koalisi. 
“Partai Golkar terbuka,” kata Airlangga dalam acara peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama partai Golkar di Jakarta, Jumat (29/3/2024). 
Airlangga memahami Prabowo ingin merangkul semua pihak. Termasuk pihak yang dikalahkannya di Pilpres 2024. "Pak Prabowo akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia baik yang memilih atau tidak memilih, itu bagian pembicaraan Pak Prabowo," ujar Airlangga. 
Lagipula, menurut Menko Perekonomian itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menyongsong bonus demografi. Terutama, dalam menjaga stabilitas politik 10 tahun ke depan. Sehingga, manfaat bonus demografi dapat terealisasi. 

"Syaratnya politik stabil sehingga program bisa didorong. Kita harus tumbuh di atas 6 persen,” ungkap dia. 

Senada, PAN menyambut baik wacana pertemuan Prabowo-Mega. Apalagi jika pertemuan itu berujung pada merapatnya Banteng ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). 
"Jika PDIP merencanakan ikut bekerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan, maka PAN menyambut dengan senang hati dan gembira ria," sebut Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. 
Kehadiran PDIP, diungkapkan Yoga, dapat memperkuat peran Pemerintah di Parlemen. Sehingga, program-program kesejahteraan rakyat akan berjalan lebih cepat lantaran mendapat dukungan dari legislatif. 

Pasti menambah kekuatan politik di DPR. Sehingga akan menciptakan stabilitas politik, program Pemerintah dapat berjalan dengan baik, dan dapat mempercepat tujuan pembangunan nasional," ujar Viva. 
Kendati demikian, ditegaskan Yoga, PAN tetap menghormati arah politik masing-masing partai. Partai besutan Zulkifli Hasan itu tidak akan ikut campur dengan rumah tangga partai politik lainnya. 

"Hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega itu tidak berjarak dari dulu, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi, diharapkan dengan komunikasi ini ada upaya serius bersama mengawal agenda demokrasi dan bersama mengawal membangun peradaban Indonesia," jelas Yoga. 
Apa jawaban PDIP dirayu masuk koalisi? Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto menyatakan seluruh kader Banteng menyerahkan keputusan soal sikap politik partai kepada Mega. "PDI Perjuangan udah clear. Itu pasti keputusannya hasil keputusan kongres, menyerahkan kepada ketum (Megawati)," jelas politisi yang akrab disapa Bambang Pacul itu. 

Bambang Pacul mengaku tak ambil pusing bila ada pihak yang meragukan partainya akan mengambil jalur oposisi di pemerintahan mendatang. Ketua Komisi III DPR itu menegaskan dirinya bukan pakar politik yang dapat meramal arah partai ke depan. 
"Saya adalah kader partai, saya ini prajurit partai. Jadi, kalau kemudian disuruh mengkomentari pendapat orang itu namanya saya pengamat atau penganalisa atau analis, bukan itu kok saya," jelas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu. 
Sementara itu, Direktur Eksekutit Indonesia Polital Review (IPR) Ujang Komarudin menyarankan agar Banteng tidak tergoda. Menurutnya, PDIP merupakan partai yang sudah teruji dengan posisi apa pun. 
"Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tapi di saat yang sama kita butuh oposisi yang kuat dan tangguh. PDIP sejatinya bagusnya menjadi oposisi," kata Ujang kepada Redaksi, Sabtu (30/3/2024). 

Menurut Ujang, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi membutuhkan keseimbangan untuk menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, tidak ada pilihan lain bagi Banteng kecuali menjadi oposisi demi menjaga dan menyelamatkan demokrasi. 
"Yang cocok dan pas bagi PDIP adalah oposisi. Harus ada yang menjadi oposisi agar ada yang mengawasi, mengontrol dan mengingatkan ketika Pemerintah salah jalan. Maka, bagi PDIP baik jadi oposisi," ujar Ujang. 
Seperti diketahui, pasca reformasi, PDIP sukses menjadi oposisi selama 10 tahun kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terbukti, 10 tahun menjadi oposisi, PDIP kemudian keluar sebagai pemenang dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.