Tutup Cerita Perjalanan Pengawasan Pemilu, Bawaslu Tangsel Beri Sejumlah Catatan Evaluasi

SERPONG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menutup cerita perjalanan pengawasan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 dengan sejumlah catatan evaluasi.

Penutupan perjalanan panjang tersebut tersaji dalam sebuah perhelatan bertajuk Bawaslu Fatewell Night Jawara's Party : Tutup Cerita Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kota Tangerang Selatan dengan tema "Kisah Akhir yang Tidak Akan Berakhir".

Sesuai dengan tajuk acara yang diusung, para peserta yang terdiri dari Komisioner Bawaslu, Panwascam, dan PKD se-Tangsel turut menyemarakkan acara dengan berpakaian adat Betawi layaknya seorang jawara. Kegiatan tersebut dihelat di Kawasan Serpong, Tangsel, Selasa (23/4/2024) malam. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep turut memaparkan sejumlah hal yang menjadi catatan selama pengawasan berlangsung. 

Catatan tersebut pun menjadi sebuah bahan evaluasi bagi para insan pengawasan Pemilu di kemudian hari. 

"Saya ingin memberikan catatan dalam Pemilu 2024. Catatan kita adalah bahwa teman-teman PKD ataupun Panwascam dalam melakukan pengawasan, khususnya terhadap DPT ini masih sangat lemah. Ketika Pantarlih dimulai untuk bekerja, ini teman teman seakan-akan tidak melakukan pengawasan secara maksimal," ujar Acep. 

Hal tersebut memang, diakui Acep, dapat terjadi karena jumlah pengawas dalam satu kelurahan hanyalah satu orang, yakni PKD. Sedangkan petugas pantarlih satu kelurahan bisa berjumlah puluhan, karena sesuai dengan jumlah TPS. 

Namun, kata Acep, seharusnya hal tersebut tak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Dengan keterbatasan yang ada,  pengawas harus mengawasi proses seluruh tahapan dengan kerja cerdas bukan kerja keras. 

"Seharusnya gunakan sistem kerja cerdas. Namun soal data, teman-teman bisa berkoordinasi dengan PPS. Itu yang kemudian tidak terjaga," jelasnya. 

Masih dalam persoalanyang sama, menurut Acep, PKD tidak mampu memetakan wilayah yang sulit didatangi oleh pantarlih. 

"Wilayah yang sulit didatangi oleh pantarlih harus dilakukan pengawasan," ungkap Acep. 

Selain itu, Acep juga mencatat evaluasi perihal verifikasi DPT oleh KPU. 

"Ini gak maksimal. Namun lagi-lagi kerja kita tidak menggunakan kerja cerdas, lagi-lagi kerja keras yang ujung-ujungnya tidak ikhlas. Itu yang saya rasakan. Karena apa? Karena laporan dari pengawasan tahapan itu tidak saya dapatkan," tegasnya. 

Tak hanya pada masalah DPT saja, Acep juga mencatat evaluasi terhadap pengawasan tahap kampanye. 

"Kita memahaminya, itu hanya kampanye terbuka yang seperti dilakukan PPP. Sedangkan kampanye itu ada kampanye tatap muka, kampanye pertemuan terbatas. Di mana dalam kampanye tersebut banyak yang bagi-bagi minyak, beras, uang, dan sebagainya. Itu tidak ada dalam laporan. Tapi kami mendengar itu," ungkapnya. 

Tak sampai di situ, Ia juga menekankan terkait proses pungut hitung. 

Menurutnya, mitigasi dan pengawasan dalam tahapan tersebut masih sangat lemah. 

"Terbukti dengan adanya PSS dan PSL yang terjadi di Pondok Aren dan Ciputat. Itu karena lemahnya kita dalam melakukan pengawasan dan mitigasi," paparnya.

Kemudian terakhir, hal yang tak kalah pentingnya yaitu pengawasan terhadap hasil pemungutan suara. Khususnya terhadap lembar C1 hasil.

"Masih ada yang belum diberikan ke Bawaslu. Ini divisinya sangat lemah dalam mengontrol. Sampai ada Panwascam Pamulang ribut c1 dibawa oleh satu komisioner, kemudian ada c1 hilang satu hari, kemudian ada sampai yang tercecer. Ini betul-betul lemah kita dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara kita. Ini nanti di Pilkada saya tidak mau lagi ada cerita-cerita ini," tegas Acep. 

Ia berpesan, jika ingin menjadi penyelenggara dalam pesta demokrasi maka jadilah yang terbaik. Sederet bahan evaluasi tersebut, harus menjadi catatan dan tak boleh diulang kembali. 

"Kalau mau jadi tim sukses, jadi tim sukses yang baik. Kalau mau jadi penyelenggara, jadi penyelenggara yang baik. Pilkada besok, camkan dalam hati dan pikiran teman-teman untuk negara. Karena yang menggaji kalian adalah rakyat. Maka berbaktilah dan mengabdilah untuk negara atas nama rakyat," tandasnya.