Prabowo Kirim Pesan Keras Ke Lawan Politik, Jangan Ganggu Kalau Tak Mau Ikut Koalisi

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan kepada semua pihak yang tidak berminat berkolaborasi dengan pemerintahannya untuk tidak mengganggu.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di acara bimbingan teknis dan rapat koordinasi nasional pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis malam (9/5/2024). 
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan keinginannya untuk bekerja dan melindungi kekayaan nasional. "Bagi yang tidak ingin bergabung, tidak masalah, silakan menjadi penonton yang baik," ucap Prabowo. "Namun, jika tidak ingin bekerja sama, saya mohon agar tidak mengganggu. Kami ingin bekerja. Kami ingin menjaga kekayaan bangsa ini," lanjutnya. 
Prabowo juga mengemukakan visinya agar tidak ada lagi warga Indonesia yang menderita kelaparan. "Saya malu menerima pangkat jenderal dan dipilih oleh rakyat hanya untuk melihat mereka kelaparan. Siang dan malam saya berpikir bagaimana memastikan tidak ada lagi rakyat Indonesia yang lapar," jelas Prabowo.

Tidak Lupa Kawan

Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad  mengatakan, dalam menyusun kabinet, Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan lupa kepada yang telah berkeringat memenangkannya di pilpres. 
Hal tersebut dikatakan Dasco merespon kritikan Capres 03, Ganjar Pranowo yang mengkritik rencana penambahan jumlah kabinet. Menurut Dasco tidak ada yang salah dengan politik akomodasi. 

“Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu apakah salah? Gitu loh," kata Sufmi Dasco di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2024).
Dasco menyebut hal itu sepenuhnya merupakan hak politik pemenang Pilpres 2024. Jadi tidak ada yang salah dengan rencana penambahan jumlah kursi menteri di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP Golkar, Dave Laksono mendukung, wacana penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Dave, kabinet merupakan ruang gerak Presiden. "Ruang gerak Presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat," pinta Dave. 

Dia berharap, penambahan jumlah kementerian jangan selalu dipandang negatif. Sebab, susunan kabinet menentukan kecepatan Pemerintah dalam mengakselerasi program-programnya. 
Lagi pula, Dave yakin wacana penambahan kementerian di era Prabowo-Gibran akan mempermudah dalam membuat kebijakan untuk masyarakat. "Presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," tegas Dave.
Senada dikatakan Ketua DPP Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia menilai, penambahan jumlah kementerian merupakan langkah positif. Mengingat, tantangan bangsa dan negara ke depan yang semakin kompleks. 
"Dinamika geopolitik global yang dinamis dan banyaknya perubahan yang terjadi, termasuk semakin besarnya tantangan yang dihadapi ke depan untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi negara maju, tentu memerlukan respon yang sesuai dan tepat. Termasuk pada daya dukung struktur dan perangkat di pemerintahan," papar Kamhar. 

Lagipula, kata dia, aturan yang mengatur tentang postur 34 kementerian dikhususkan untuk menghadapi tantangan pada masanya. Termasuk yang diproyeksikan saat itu berbeda dengan situasi sekarang dalam banyak aspek. 

"Oleh karena itu, menjadi wajar-wajar saja jika ini dilakukan kajian ulang. Jangan mengedepankan berburuk sangka. Jika setelah dilakukan kajian memang perlu dilakukan perubahan, maka jalannya adalah merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut atau dengan menerbitkan Perppu," jelas dia. 
Apa kata pengamat soal penambahan kabinet? Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, penambahan kabinet menjadi hak pemenang. Apalagi, banyak program yang harus dijalankan Prabowo-Gibran.
"Jangankan jadi 41, jadi 100 kementerian pun tak masalah asal sesuai kebutuhan untuk mempercepat realisasi mewujudkan visi misinya Prabowo-Gibran," pesan Adi Prayitno. 
Dia bilang, program makan siang dan susu gratis memang penting diurus kementerian tersendiri. Termasuk urusan riset harus jadi kementerian tersendiri. Jangan disatukan dengan kementerian lain. 
"Kebudayaan juga mesti jadi kementrian sendiri jangan digabung dengan pendidikan, over lapping jadinya. Dan Kementerian Pendidikan jadi kementerian tersendiri," pungkasnya.