Anggaran Rp 2,6 T Untuk Aplikasi Disorot

JAKARTA - Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk segera berhenti membuat aplikasi baru. Sebab menurutnya, aplikasi yang banyak tidak menjamin kepuasan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan.

"Kehadiran birokrasi mestinya melayani, bukan mempersulit atau memperlambat. Sehingga, seharusnya, yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat. Manfaat yang diterima masyarakat adalah kemudahan urusan," kata Jokowi saat membuka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024). 

"Bagaimana bisa lebih mudah, kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah/ provinsi/kabupaten/kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi atau platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri? Nggak akan mungkin mempermudah, mempercepat," imbuhnya.

Jokowi pun tak habis pikir, bagaimana bisa, dana Rp 2,6 triliun dianggarkan untuk pembuatan aplikasi atau platform baru. Satu kementerian, bisa punya lebih dari 500 aplikasi.

Menurut Jokowi, hal itu terjadi karena pola lama yang selama ini terbanyak: ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi.

Di daerah juga begitu. Ganti gubernur, ganti aplikasi. Ganti kepala dinas, ganti aplikasi.

"Orientasinya selalu proyek. Ini yang kita hentikan. Tidak boleh diteruskan," tegas Jokowi.

Dia pun lantas menyentil Kementerian Kesehatan, yang punya 400 aplikasi.

"Bayangkan, 1 kementerian 400. Saya nggak akan tanya yang lain. Karena kalau tanya, mesti lebih dari itu. Banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5.000. Saya nggak tunjukkan di kementerian mana. Saking kreatifnya," beber Jokowi.

"Kementerian kesehatan, aplikasi sendiri. Layanan pajak, aplikasi sendiri. Layanan pendidikan, aplikasi sendiri. Semua. Kalau sudah ada yang baru, ada yang baru, apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi. Ruwet. Ruwet. Inilah yang kita stop," sambungnya.

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, seperti disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN RB) Azwar Anas dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengingatkan pentingnya upaya memperkuat digital public infrastructure. Semacam jalan tol digitalisasi layanan publik.

Selain itu, Indonesia juga harus memperkuat transformasi government technology. Satu portal terintegrasi, yang kita namakan INA Digital. Di situ ada layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha. Ada perpajakan dan lain-lain.

Jokowi bilang, ini adalah tahap awal kita memulai. Migrasinya harus dilakukan secara bertahap. ASN digital juga mesti disiapkan. Begitu juga sistemnya, harus terus disosialisasikan dan diperbaiki. Serta dilanjutkan secara bertahap.

"Saya titip, setiap kementerian, lembaga dan pemerintah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi, alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik saya, punya saya, kementerian saya, lembaga saya, Pemda saya, tidak boleh lagi," tutur Jokowi.

"Tidak akan maju kita, kalau egosentris kita pelihara. Sekali lagi, tinggalkan praktek-praktek lama. Tinggalkan mindset-mindset lama," tandas Presiden ke-7 RI.