Puan Ajak Semua Pihak Bersama Bangun Bangsa

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa mencurahkan segala energinya bersama-sama membangun bangsa setelah berakhirnya tahun politik 2024.

Puan mengatakan, rangkaian Pemilu yang panjang tahun 2024 ini dimulai dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada awal tahun dan berakhir dengan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).

“Maka ke depan, energi politik nasional hendaknya diarahkan untuk membangun bangsa dan negara,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Puan menegaskan, negara saat ini masih menghadapi ber­bagai tantangan pembangunan nasional, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Hal ini memerlukan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, sektor riil dan kebijakan pembangunan nasional yang dapat mengkon­solidasikan berbagai agenda nasional.

Kita harus terus memperkuat kualitas kinerja aparatur negara, birokrasi, iklim usaha, kepas­tian hukum yang sungguh-sungguh. Memberi jalan bagi rakyat mendapatkan pelayanan baik, yang membantu, yang memudahkan dan tentu saja mensejahterakan rakyat,” ujar Puan.

Puan menuturkan, seluruh rakyat Indonesia baru saja meng­gunakan hak pilihnya dalam Pilkada yang dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu. DPR mengapresiasi seluruh penyelenggara Pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemili­han Umum (Bawaslu), hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten-kota.

“Situasi keamanan yang ter­jaga menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi,” tuturnya.

Walau demikian, Puan menegaskan DPR akan terus melakukan penyempurnaan menyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh memberikan kedaulatan pada rakyat dalam menentukan pilihannya.

Untuk itu, DPR perlu me­nyempurnakan Pilkada yang sungguh-sungguh bebas, jujur, adil dan rahasia. Sehingga rakyat bebas menggunakan kedaulatannya.

DPR, sambung Ketua DPR pertama perempuan ini, telah menetapkan program legislasi nasional (Prolegnas) yang terdiri atas 176 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2025-2029 untuk jangka menengah, dan 41 RUU sebagai RUU prioritas tahun 2025.

Dari 41 RUU tersebut, ter­dapat 6 RUU -undang yang merupakan carry over dari DPR periode sebelumnya. DPR ber­sama Pemerintah juga telah berhasil menyelesaikan satu RUU, yaitu RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Dalam mencapai sasaran Prolegnas dan RUU Prioritas Tahun 2025, dibutuhkan kerja bersama DPR dan Pemerintah, dibutuhkan komitmen bersama untuk menyelesaikan pemben­tukan undang-undang dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional,” ujarnya.

Selain itu, Puan memastikan DPR melalui alat kelengkapan­nya juga telah melakukan pem­bahasan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 serta penyesuaian rencana kerja dan anggaran setiap mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025. Ini khususnya terkait dengan kementerian lembaga yang baru dibentuk.

Dia berharap, dengan adanya penambahan kementerian/lem­baga baru ini, Pemerintah dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-be­sarnya bagi kepentingan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan.

Puan memastikan DPR akan menjadi mitra Pemerintah dalam menjalankan tugas konstitu­sional untuk membangun bangsa dan negara. DPR meyakini bahwa Pemerintahan baru akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kese­jahteraan rakyat.

“Pastinya, insya Allah tahun 2025 akan ada kejutan-kejutan dari Pemerintahan yang baru,” pungkasnya.