KPU Serang Temukan 6.381 Lembar Surat Suara Rusak

SERANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Provinsi Banten, menemukan surat suara yang kurang dan rusak untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang 2025 sebanyak 6.381 lembar. Kerusakan surat suara mayoritas sobek.

 

“Surat suara rusak yang ditemukan saat dilakukan penyortiran telah diganti dengan surat suara yang baru oleh pihak penyedia (percetakan),” kata Sekretaris KPU Kabupaten Serang Ade Wahyu Margono, Senin (14/4/2025).

 

Diketahui, PSU Pilbup Se­rang diikuti dua pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati. Yaitu, paslon nomor 01 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna di­usung PKB, Golkar, PPP, PDIP, Demokrat dan PKN.

 

Paslon nomor 02 Ratu Rach­mayu Zakiyah-Najib Hamas di­usung Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Gerindra, Perindo, Garuda, PBB dan PSI.

 

Saat ini, kata Ade, proses sortir dan lipat surat suara yang dilaku­kan petugas telah selesai dan tinggal proses pengepakan. Dia mengatakan, proses sortir dan lipat dilakukan dengan cermat dengan hasil sangat baik. Yaitu, dengan mengacu tata cara pelak­sanaan baku yang disertai miti­gasi risiko kesalahan penempatan dan kesalahan jumlah logistik.

 

Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasehudin menam­bahkan, pihaknya sudah merakit kotak suara sebanyak 2.370 buah.

 

Dia mengatakan, kotak suara sudah tiba di gudang logistik sejak Rabu (9/4/2025) dan dilakukan perakitan mulai Kamis (10/4/2025).

 

“Kebutuhan untuk TPS sebanyak 2.355 buah. Sisa dari selisih kotak suara yang dirakit akan digunakan sebagai cadangan. Cadangan 2 kotak per kecamatan, berarti butuh 58 buah ditambah sisa yang masih ada,” jelas Naseh.

 

KPU Serang, kata Naseh, juga mulai melakukan proses pendistribusian logistik PSU ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Serang, pada Senin (14/4/2025). Keca­matan yang menjadi tujuan awal pendistribusian adalah kecamatan Tanara, Pulo Ampel, Tirtayasa, Bojonegara, Kopo dan Baros.

 

“Proses pemeriksaan perleng­kapan logistik telah dikoordina­sikan dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak kecamatan,” jelasnya.

 

KPU Serang, tambah Naseh, menggandeng aparat kepolisian seperti Polres Serang, Polresta Serang dan juga Polres Cilegon untuk memastikan keamanan dalam proses pendistribusian logistik tersebut.

 

Untuk armada pengangkutan logistik, kata Naseh, pihaknya bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman. Armada yang disiapkan untuk keperluan pen­giriman akan disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas pengiriman.

 

Untuk hari ini (kemarin) ada empat (armada) truk, pihak pe­nyedia sudah menyiapkan sesuai dengan kebutuhan kita,” ucapnya.

 

Ketua KPU Mochamad Afifu­din mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya konflik di TPS saat pencoblosan. Yaitu, dengan mengingatkan ke­pada jajaran badan ad hoc untuk selalu berpedoman terhadap aturan-aturan yang berlaku.

 

“Seperti Kelompok Peny­elenggara Pemengutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Ke­camatan (PPK),” ujar Afifudin dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

 

Menurut Afifudin, yang ter­penting dalam pelaksanaan PSU di Pilbup Serang adalah ketersediaan logistik. Sebab, persiapan dalam menjalankan PSU berbeda dengan pelaksa­naan Pilbup Serang sebelumnya.

 

“Kita semua harus mengecek dan memastikan semuanya tersedia. Kami sudah mengecek langsung, surat suara, kotak dan semuanya sudah siap,” katanya.

 

Afif optimistis, KPU Serang siap melaksanakan PSU di Ka­bupaten Serang pada Sabtu, 19 April 2025. Dia meminta bantuan semua pihak untuk menyam­paikan ke publik bahwa KPU Kabupaten Serang sudah siap menggelar PSU di Pilbup Serang.

 

Kami berharap partisipasi pemilih juga tetap tinggi pada tanggal 19 April 2025 nanti,” harapnya.

 

Sebagai informasi, Pilbup Se­rang 2024 diikuti dua paslon. Yai­tu, pasangan Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dan pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas.

 

Hasil Pilbup 2024, pasangan Ratu-Najib berhasil unggul den­gan 598.654 suara (70,17 persen). Adapun Andika-Nanang mem­peroleh 254.494 suara atau 29,83 persen.

 

Tak terima hasil tersebut, An­dika-Nanang menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalil adanya keterlibatan menteri dalam Pilbup Serang dengan mengumpulkan para kepala desa.