JK Sejalan Dengan Jokowi

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla memahami alasan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.

Meskipun kenaikan BBM merupakan pilihan yang sulit, JK sejalan dengan Jokowi. Menurutnya, anggaran subsidi yang bengkak bikin APBN tidak sehat.

Sebagai orang yang pernah dua kali menjadi wapres dari 2 presiden yang berbeda, JK menganggap kenaikan BBM hal yang biasa.

Lagipula, kata JK, selama Jokowi menjadi presiden, bukan kali pertama harga BBM dinaikkan imbas meroketnya harga minyak dunia. 

"Jangan lupa. Pada awal pemerintahan, Jokowi menaikkan juga harga BBM. Nggak apa-apa itu, biasa saja. Itu hal yang biasa," kata JK, di Jakarta Selatan, Jumat (17/9).

Saat mendampingi Jokowi di periode 2014-2019, harga BBM khususnya jenis subsidi mengalami naik turun. Pada November 2014, BBM jenis Premium yang awalnya dijual Rp 6.500 per liter, mengalami kenaikan menjadi Rp 8.500 per liter. 

Namun, pada 1 Januari 2015, pemerintah kembali menurunkan harga Premium jadi Rp 7.600 per liter. Dua pekan kemudian, Jokowi kembali menurunkan harga premium menjadi Rp 6.600 per liter.

Namun, Maret 2015, Premium kembali dinaikkan menjadi Rp 6.900 per liter. Di penghujung bulan yang sama, Jokowi juga menaikkan lagi harga premium ke Rp 7.300 per liter.

Berselang cukup lama, harga Premium kembali diturunkan menjadi Rp 6.950 per liter di tahun 2016. Kemudian, turun lagi menjadi Rp 6.450 per liter, April 2016.

Berbeda dengan Solar, di awal Jokowi menjabat harganya sebesar Rp 5.500 per liter, kemudian naik menjadi Rp 7.500 per liter, dan turun lagi menjadi Rp 7.250 per liter.

Lalu, Jokowi menurunkan lagi menjadi Rp 6.400 per liter, dan naik menjadi Rp 6.900 per liter. Menuju penghujung 2015, Jokowi menurunkan lagi harga Solar menjadi Rp 6.700 per liter, dan turun lagi menjadi Rp 5.650 per liter di awal 2016. Lalu, kembali turun menjadi Rp 5.150 per liter di pertengahan 2016.

September 2022 ini, BBM kembali naikin BBM, harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Menurut JK, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM didasarkan banyak faktor. Salah satu yang paling penting soal daya tahan APBN. Besarnya anggaran yang harus dikucurkan untuk subsidi BBM, tentu akan mengganggu APBN.

"Kalau tidak dinaikkan, subsidi tuh 25 persen dari APBN. Kalau Rp 700 triliun, itu kan berbahaya," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemerintah telah mengkalkulasi semua komponen pembentukan harga BBM, dan dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan terserbut. Moeldoko menjamin, subsidi yang diberikan saat ini tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data BPS, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati masyarakat mampu, yakni pemilik mobil-mobil pribadi. Karena itu, Pemerintah tengah membuat keseimbangan baru, terutama dengan beban APBN yang sangat berat.

Moeldoko juga memastikan, Jokowi selalu mendengarkan pendapat dan kritik dari masyarakat. Terkait kenaikan BBM misalnya. Presiden beserta sejumlah menteri terkait terus melakukan pertimbangan yang sangat matang. (rm.id)