Nilai Totalnya Rp 16,23 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan 8 Program Paket Ekonomi Akselerasi 2025, yang termasuk dalam 8+4+5 Program dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025). Berikut rincian program 2025 senilai total Rp 16,23 triliun:

 

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)

Menko Airlangga menjelaskan, tahap pertama program ini menargetkan 20 ribu orang. Selama kerja magang, peserta mendapatkan uang saku sebesar upah minimum provinsi (UMP). 

 

Per enam bulan, anggarannya sudah disiapkan sebesar Rp 198 miliar. Dialokasikan Rp 198 miliar di tahun 2025 dan Rp 198 miliar di tahun 2026. 

 

2. ⁠Perluasan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata 

Program yang sebelumnya sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, kini dilanjutkan ke sektor pariwisata: hotel, restoran, dan kafe.

 

"Target penerimanya 552 ribu pekerja, akan diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan," papar Menko Airlangga.

 

Anggaran program ini mencapai Rp 120 miliar untuk Tahun Anggaran 2025, dan Rp 480 miliar di Tahun Anggaran 2026.

 

3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025

 

Untuk program ini, diperlukan 10 kg beras dengan estimasi anggaran Rp 7 triliun (asumsi harga beras Rp 18.500 an per kg, termasuk biaya distribusi).

 

Secara opsional, program ini akan dilanjutkan pada Desember 2025, jika serapannya kurang optimal.

 

4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Program bantuan ini menyasar 731.361 mitra pengemudi transportasi online/ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir dan logistik selama enam bulan. Mereka mendapat diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk enam bulan. 

 

Dalam program JKK, peserta mendapat santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, dan beasiswa Rp 174 juta untuk dua anak. Sedangkan dalam program JKM, peserta mendapat santunan kematian Rp 42 juta.

 

Dana yang diperlukan dalam program ini mencapai Rp 36 miliar, ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan 

Program yang menyasar 1.050 unit rumah ini memiliki benefit berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PRP maksimum BI rate plus minus 3 persen.

 

Ini bunganya diturunkan, dari sebelumnya BI rate plus 5 persen, menjadi BI rate plus 3 persen. Program ini bisa untuk mencicil rumah, pembayaran DP (down payment)," papar Menko Airlangga.

"Untuk para developer yang tadinya BI rate plus 6, diturunkan juga menjadi 4 persen. Ini seluruhnya dengan relaksasi SLIK OJK," sambungnya.

Program ini diperkirakan akan menekan biaya Rp150 miliar yang ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

 

"Tahun ini ditargetkan sampai seribu, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah," ujar Menko Airlangga.

 

6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum

Program ini menyasar 609.465 penerima manfaat untuk pembayaran upah harian proyek September-Desember 2025. Dengan estimasi anggaran Rp 3,5 triliun (Kementerian Pekerjaan Umum) dan Rp 1,8 triliun (Kementerian Perhubungan).

 

7. Percepatan deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L & RDTR Digital ke OSS)

Program ini akan menyasar 50 daerah menerima manfaat pada tahun 2025, dan 300 daerah pada tahun 2026. 

 

Manfaat program ini mencakup percepatan aturan PP28 (Permen K/L), RDTR digital dan integrasi ke sistem OSS dengan besaran Rp 3,5 miliar per RDTR (Rp 3 miliar untuk pusat dan Rp 0,5 miliar untuk daerah). 

 

Estimasi anggaran program ini mencapai Rp 175 miliar (K/L dan daerah) di tahun 2025, dan Rp 1,05 triliun di tahun 2026.

 

8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy

Program yang menargetkan DKI Jakarta sebagai langkah awal ini akan dilanjutkan ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Dengan sumber dana contingency Pemda DKI Rp 2,7 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif.