Tiga Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Saat Ramadan, Kini Berompi Oranye

JAKARTA — Praktik korupsi di daerah kembali menjadi sorotan. Sepanjang Ramadan 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Ketiganya kini telah berstatus tersangka dan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

 

OTT pertama terjadi pada 2 Maret 2026 terhadap Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan. Ia ditangkap di Semarang terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

 

Beberapa hari kemudian, pada 9 Maret 2026, KPK kembali menangkap Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong, Bengkulu. Ia diduga menerima suap sekitar Rp980 juta untuk memuluskan sejumlah proyek di daerahnya.

 

Kasus terbaru menjerat Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap, yang ditangkap pada 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik turut mengamankan puluhan orang untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap di lingkungan pemerintah daerah.

 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menilai peristiwa tersebut ironis karena terjadi di bulan Ramadan, yang seharusnya menjadi momentum memperbanyak amal dan menjauhi perbuatan tercela.

“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius yang harus dilawan bersama,” ujarnya.

 

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi, terutama untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan saat kontestasi politik.

 

Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut rentetan OTT tersebut menunjukkan bahwa efek jera belum sepenuhnya tercipta.

 

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga perlu dibarengi pembenahan sistem politik dan pemerintahan secara menyeluruh.