BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI, Sampaikan Delapan Tuntutan

JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan aksi tersebut bukan sekadar bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Mahasiswa turun ke jalan untuk mempertanyakan sejauh mana makna kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut Yatalathof, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, dia menilai kondisi saat ini masih menunjukkan berbagai persoalan yang membuat cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud.

"Delapan puluh satu tahun setelah kemerdekaan, kami tidak turun untuk sekadar merayakan. Kami ingin mempertanyakan kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan," ujar Yatalathof dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).

Dia menilai kedaulatan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk melalui kebijakan ekonomi dan perjanjian perdagangan yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan asing. Di dalam negeri, menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat juga masih menghadapi tekanan.

Yatalathof turut menyoroti persoalan ketimpangan hukum, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan kekayaan negara. Dia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran masih perlu membuktikan komitmennya terhadap terwujudnya negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

BEM UI juga mengkritik penggunaan aparat dalam mengawal ruang publik. Menurut Yatalathof, aparat seharusnya lebih mengedepankan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Terkait potensi kemacetan akibat aksi, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta. Namun, dia menilai gangguan lalu lintas tersebut tidak sebanding dengan persoalan struktural yang dinilai telah berlangsung lama.

"Kemacetan lalu lintas hanya berlangsung beberapa jam. Sementara kemacetan dalam lapangan kerja, keadilan, dan berbagai persoalan struktural telah berlangsung selama puluhan tahun," katanya.

Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan, yaitu:
Menghentikan berbagai bentuk penindasan negara terhadap rakyat.
Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mewujudkan reforma agraria yang sesungguhnya.

Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menghentikan pemusatan kekuasaan, menolak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan penguatan otonomi daerah.

Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.

Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (YON TP).

Yatalathof menegaskan aksi tersebut merupakan bagian awal dari gerakan mahasiswa untuk mendorong perubahan. Dia mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, guru, pedagang hingga kelompok masyarakat lainnya untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi.

"Ini baru awalan. Mahasiswa dan seluruh rakyat yang merasa cita-cita republik sedang dikhianati harus bersama-sama merebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," tegasnya.

Dia menambahkan, kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui upacara dan seremoni tahunan. Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui keberanian rakyat dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan.