Dua Tahun Prabowo-Gibran: Politik Stabil, Ekonomi Tertekan

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada Selasa (20/10/2026).

Selama dua tahun berjalan, pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Namun, tekanan ekonomi, gejolak pasar keuangan, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Stabilitas politik ditopang kuatnya dukungan di parlemen. Dari delapan fraksi di DPR, tujuh berada di barisan pendukung pemerintah. Kondisi ini membuat dinamika politik di Senayan relatif terkendali.

Pemerintah juga mampu menjaga situasi keamanan di tengah penyampaian aspirasi masyarakat. Sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh berlangsung kondusif. Begitu pula unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR, Jakarta, pada 27 Agustus 2026, yang berjalan damai.

Di bidang penegakan hukum, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat capaian signifikan. Hingga 6 Oktober 2026, satgas bentukan Prabowo itu telah menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan dan menyelamatkan uang negara Rp52 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sepanjang 2026, sebanyak 14 kepala daerah dilaporkan terjaring OTT. Terbaru, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo ditangkap dalam OTT pada Kamis (15/10/2026).

Ekonomi Jadi Sorotan

Berbeda dengan kondisi politik, sektor ekonomi menghadapi tekanan yang kian berat. Pasar modal bergejolak setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,4 persen pada perdagangan Jumat (16/10/2026). Penurunan ini menjadi yang terdalam dalam sehari sejak Januari 1998. Perdagangan saham pun sempat dihentikan sementara akibat aksi jual besar-besaran.

Tekanan tersebut dipicu peringatan penyedia indeks global MSCI mengenai kemungkinan penurunan status pasar modal Indonesia. MSCI menyoroti persoalan transparansi dan aksesibilitas pasar. Jika status Indonesia diturunkan, saham-saham domestik berisiko kehilangan tempat dalam indeks acuan investor global.

Pada hari yang sama, rupiah sempat melemah hingga Rp18.070 per dolar AS. Investor asing juga menarik dana dari pasar saham Indonesia. Situasi ini memperbesar kekhawatiran terhadap potensi arus modal keluar dan tekanan lanjutan terhadap pasar keuangan.

Masalah ekonomi turut terlihat di sektor ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari-September 2026.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, mencapai 13.044 pekerja. Disusul Banten sebanyak 7.733 pekerja, Jawa Timur 6.154 pekerja, Jawa Tengah 5.585 pekerja, dan DKI Jakarta 4.587 pekerja.

Persoalan distribusi BBM juga menjadi sorotan. Pada pertengahan Oktober 2026, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Bali. Sebelumnya, situasi serupa dilaporkan terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pemerintah Akui Masih Ada Tantangan
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, capaian pembangunan selama dua tahun terakhir masih dibayangi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari tekanan biaya hidup, kebutuhan lapangan kerja yang layak, hingga risiko bencana.

"Di tengah berbagai kemajuan yang telah dicapai, Pemerintah memahami masyarakat masih menghadapi tantangan. Mulai dari tekanan biaya hidup, kebutuhan akan lapangan kerja yang layak, hingga risiko bencana yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian," ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).

Ia mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi kebijakan dan program prioritas agar pelaksanaannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Dua tahun gerak nyata menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya menghasilkan capaian, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata yang semakin dirasakan masyarakat," katanya.

Kurnia menegaskan, transformasi bangsa membutuhkan konsistensi kebijakan dan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah, lanjutnya, akan meneruskan program yang telah berjalan sekaligus membenahi kebijakan yang belum memberikan hasil sesuai harapan.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar masyarakat dapat memahami capaian pembangunan, mengetahui tantangan yang dihadapi, serta memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan publik.

Kepuasan Publik Capai 65,4 Persen
Di tengah berbagai tantangan tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di atas 60 persen.

Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, 32,5 persen menyatakan tidak puas dan 2,1 persen lainnya tidak menjawab atau belum menentukan sikap.

Survei tersebut dilakukan pada 26 September-6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 2,83 persen.

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan hasil survei tersebut secara virtual pada Minggu (18/10/2026).

Angka kepuasan itu menjadi modal politik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan publik sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk mengukur bukan hanya stabilitas politik dan capaian program, melainkan juga sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.