Kelas Menengah Tertekan, Pemerintah Diminta Pulihkan Daya Beli

JAKARTA – Daya beli kelas menengah menjadi pekerjaan rumah serius bagi tim ekonomi Kabinet Merah Putih memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kenaikan harga pangan yang tak sebanding dengan pertumbuhan upah membuat kelompok ini semakin terhimpit, bahkan terpaksa menguras tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tekanan tersebut tercermin dari inflasi tahunan Indonesia yang mencapai 3,28 persen pada September 2026. Pada periode yang sama, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Bank Indonesia (BI) turun dari 109,4 pada Agustus menjadi 107,5.
Meski masih berada di zona optimistis, penurunan IKE mengindikasikan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini mulai melemah.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, menilai pemerintah perlu memberikan stimulus khusus bagi kelas menengah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Abdul, tekanan terhadap kelompok tersebut semakin berat karena pertumbuhan upah pada 2026 hanya sekitar 1,7 persen, sementara inflasi pangan bergejolak atau volatile food berada di atas 5 persen.

“Kalau ingin menjaga ekonomi bisa tumbuh, maka berikanlah stimulus kepada kelas menengah. Karena selama ini kelas yang terhimpit justru kelas menengah yang jauh dari program-program pemerintah,” kata Abdul dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Ia mencontohkan kebijakan pengurangan tarif listrik pada 2025 yang dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat. Stimulus serupa, menurutnya, perlu dipertimbangkan kembali untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Abdul juga menyoroti penurunan rata-rata saldo rekening masyarakat dengan simpanan di bawah Rp100 juta. Saat pandemi, rata-rata saldo kelompok tersebut tercatat Rp2,27 juta. Kini, angkanya menyusut menjadi Rp1,66 juta.

“Artinya kita makan tabungan, menguras tabungan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bahan-bahan makanan,” ujarnya.

Tekanan juga terlihat dari besarnya porsi pendapatan yang terserap untuk kebutuhan pangan. Abdul menyebut sekitar 33 persen pendapatan masyarakat digunakan untuk membeli makanan.

Di saat bersamaan, pertumbuhan kredit konsumsi melambat dari hampir 10 persen pada 2024 menjadi sekitar 5 persen. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan masyarakat menahan belanja dan menurunkan standar konsumsi demi mengamankan kebutuhan yang lebih mendesak.

Sebagian rumah tangga, misalnya, memilih mengurangi pengeluaran saat ini agar tetap mampu membayar biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya.

Pemerintah Diminta Tak Generalisasi
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mengingatkan pemerintah agar tidak menyamaratakan kondisi daya beli masyarakat hanya berdasarkan perubahan pola konsumsi.

Ia meminta pemerintah menyajikan gambaran yang lebih terperinci mengenai belanja masyarakat berdasarkan kelompok pendapatan. Hal ini penting untuk memastikan apakah konsumsi benar-benar tetap kuat atau justru melemah pada kelompok tertentu.

Kamrussamad menyoroti pernyataan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo yang sebelumnya menyebut daya beli masyarakat tidak melemah, melainkan mengalami pergeseran pola konsumsi.

“Pernyataan seperti ini harus disertai dengan penjelasan lebih detail, apakah benar memang di masyarakat daya beli itu tidak mengalami penurunan?” ujarnya.

Menurut dia, kondisi masyarakat berpendapatan rendah yang menerima bantuan sosial perlu dibedakan dari kelas menengah yang tidak selalu mendapatkan perlindungan serupa.

Perubahan pola konsumsi, kata Kamrussamad, tidak otomatis membuktikan daya beli seluruh lapisan masyarakat tetap terjaga. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kondisi riil setiap kelompok pendapatan sebelum menentukan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pemerintah terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah juga berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026. Suahasil menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan, sementara aktivitas transaksi masyarakat tetap terjaga.

Namun, tantangan bagi tim ekonomi pemerintah bukan hanya mempertahankan indikator makroekonomi. Menjaga kemampuan belanja kelas menengah juga menjadi krusial agar tekanan biaya hidup tidak semakin menggerus tabungan dan konsumsi rumah tangga.