Prabowo Bela Kabinet Besar, Singgung Luas Wilayah RI

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membela besarnya jumlah anggota Kabinet Merah Putih yang kerap dikritik tidak efisien. Menurutnya, jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa serta luas wilayah yang setara dengan Eropa menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Kita dituduh kabinet gemuk, ya kan? Tidak efisien. Tapi Saudara-saudara, saya ingatkan, negara kita hampir 300 juta. Negara kita fisiknya sebesar Eropa,” kata Prabowo.

Ia membandingkan struktur pemerintahan Indonesia dengan Eropa yang terdiri dari sekitar 30 negara. Setiap negara, kata dia, memiliki jajaran pejabat sendiri, mulai dari menteri keuangan hingga kepala kepolisian.

Sementara Indonesia menjalankan pemerintahan dengan satu kabinet untuk mengelola wilayah yang luas dan penduduk yang besar.
“Indonesia satu kabinet. Mana yang tidak efisien? Mana yang tidak efisien?” ujarnya.

Prabowo juga menilai pemerintah mampu bekerja secara terkoordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk bencana alam. Ia mencontohkan penanganan bencana di Sumatra bagian utara, gempa bumi, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, berbagai situasi tersebut dapat dihadapi melalui kerja sama antarlembaga. Meski demikian, ia mengakui pemerintah masih perlu melakukan evaluasi dan belajar dari setiap penanganan masalah.
“Kita kompak, kita hadapi. Kita tidak puas, kita belajar,” ucapnya.

Terkait karhutla, Prabowo meminta aparat mengusut penyebab kebakaran secara cermat. Ia menegaskan, kebakaran tidak bisa serta-merta dianggap sebagai dampak faktor alam karena terdapat indikasi keterlibatan manusia dan korporasi.

Ia pun meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, serta unsur intelijen bekerja sama menyelidiki dugaan tersebut.

“Menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti. Saya minta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab,” tandasnya.