APBN Surplus Rp 234 T, Kocek Negara Lagi Tebel Nih

JAKARTA - Ada Kabar gembira dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kata dia, kocek negara lagi tebel. Per April 2023, APBN surplus Rp 234,7 triliun.

Hal tersebut dikatakan Sri Mul saat konferensi pers bertajuk “APBN Kita”, di Jakarta, kemarin.

Dalam paparannya, Sri Mul mengatakan, surplus APBN pada April 2023 ini berasal dari pendapatan negara yang terkumpul Rp 1.000,5 triliun. Jumlah ini tumbuh 17,3 persen secara tahunan dan telah mencapai 40,6 persen dari target APBN 2023.

Di sisi lain, kata dia, realisasi belanja negara hingga April 2023 mencapai Rp 765,8 triliun, atau mencapai 25,0 persen dari target belanja APBN. Realisasi belanja negara ini juga tumbuh 2 persen dari periode sama tahun lalu.

Menurut Sri Mul, dengan pendapatan atau penerimaan lebih besar dibanding belanja pemerintah, keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp 374,3 triliun. “Jadi, dalam empat bulan pertama dari APBN kita, kita mengalami surplus baik di keseimbangan primer maupun total overall balance dari APBN kita,” katanya.

Sri Mul juga optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 masih akan tetap kuat dan terjaga. Hal tersebut tercermin dari inflasi Indonesia yang cukup terkendali, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Melihat capaian selama Ramadan atau pada April 2023, Sri Mul mengatakan inflasi Indonesia sangat bisa dikendalikan dan menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Bahkan, volatile food atau harga bergejolak, seperti pangan, justru mengalami pertumbuhan inflasi yang lebih rendah, yaitu di 3,7 persen. Adapun, administered price mengalami penurunan dari 11,6 ke 10,3. Inflasi inti juga menurun ke level 2,8 persen.

Menanggapi capaian ekonomi Indonesia itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan, kinerja APBN sampai dengan bulan April memang surplus. Pertama, penerimaan negara naik tajam hingga mencapai 17,3 persen. Angka itu setara dengan 40 persen dari target yang dicanangkan Pemerintah sepanjang tahun 2023.

Meski penerimaan negara tumbuh tinggi hingga 17 persen, Faisal memberi catatan kritis. Pemerintah telat dalam hal belanja. Dengan demikian, sampai April 2023, banyak target belanja yang belum terealisasikan. “Karena baru 25 persen, padahal sudah bulan ke-4, gitu ya,” jelasnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah mempercepat belanja APBN, apalagi saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan global. Ditambah lagi negara-negara mitra dagang seperti Amerika dan Eropa sedang mengalami perlambatan.

Faisal pun melihat dari tingkat konsumsi, Indonesia sudah mulai terdampak. Karena mengalami perlambatan yang sangat signifikan. Hal itu tercermin lewat daya beli yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.

“Artinya harus direspon, salah satunya adalah dengan respon kebijakan fiskal untuk memastikan bahwa daya beli masyarakat itu tidak mengalami penurunan,” saran Faisal.

Ia melanjutkan, konsumsi rumah tangga harus dipertahankan oleh Pemerintah. Sebab hal itu merupakan penyumbang perekonomian Indonesia, sekitar hampir 60 persen. Sehingga menurutnya, kalau konsumsi rumah tangga mulai melambat maka sudah seharusnya diterapkan kebijakan fiskal dan diarahkan untuk program-program yang sifatnya mendorong daya beli. Baik dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, penyaluran kredit untuk UMKM, Bansos dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah juga diminta mengatur stabilisasi harga untuk memastikan bahwa biaya hidup tidak mengalami peningkatan yang tinggi. “Sehingga menggerus daya beli masyarakat,” pungkasnya. (RM.id)