Banyak Proyek Galian

JAKARTA - Banyak proyek konstruksi di jalan yang akan dikerjakan tahun ini. Salah satunya, proyek Jakarta Sewerage System (JSS). Pembangunan tersebut berpotensi menyebabkan kemacetan di Ibu Kota makin parah.

Oleh sebab itu, Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) mewanti-wanti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan sinergi dalam mengerjakan proyek konstruksi. Termasuk dengan swasta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menuturkan, saat ini banyak pekerjaan galian yang tengah dikerjakan bersamaan. Terlebih, jalan di Jakarta sudah dipenuhi berbagai infrastruktur ataupun jaringan utilitas, baik milik Pe­merintah maupun milik swasta.

Oleh sebab itu, menurut Au­gust, koordinasi dibutuhkan agar pengerjaan proyek pembangunan bisa dikerjakan secara efektif.

Pekerjaan utilitas jangan sam­pai tidak tumpang tindih. Jangan sampai masyarakat merasakan kemacetan parah,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/8).

Hal senada dilontarkan ang­gota Komisi D DPRD DKI lain­nya, Pantas Nainggolan. Menurut Pantas, proyek JSS akan bersing­gungan dengan fasilitas publik yang dibangun dinas-dinas lain. Misalnya pedestrian dan got. Karena itu, perlu sinergi dengan dinas lain agar pembangunannya berjalan efisien.

Pantas mengungkapkan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya sudah punya trase untuk mengganti semua pipa mereka yang ada di Jakarta. Disarankannya, proyek JSS diintegrasikan dengan PAM Jaya.

“Sehingga dua pekerjaan bisa selesai dalam satu waktu bersa­maan jadi tidak menimbulkan dampak kemacetan yang berlarut-larut,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh me­nambahkan, selain koordinasi lintas sektor, proyek JSS harus disosialisasi ke masyarakat agar memahami bahwa pembangunan JSS untuk masa depan hidup warga Jakarta. Yakni, untuk menciptakan kualitas air baku lebih baik lagi.

“Pekerjaan (JSS) akan me­makan waktu lama. Oleh sebab itu, masyarakat mesti diberikan pemahaman atas dampak yang muncul selama pembangunan,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan, proyek JSS ini sangat penting. Karena itu, ia mendukung pelak­sanaan proyek JSS meskipun menelan anggaran cukup besar.

“Punya duit atau nggak, suka atau tidak suka, pembangunan harus kita lakukan untuk masa depan anak kita semua. Kalau tidak dikerjakan

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh me­nambahkan, selain koordinasi lintas sektor, proyek JSS harus disosialisasi ke masyarakat agar memahami bahwa pembangunan JSS untuk masa depan hidup warga Jakarta. Yakni, untuk menciptakan kualitas air baku lebih baik lagi.

“Pekerjaan (JSS) akan me­makan waktu lama. Oleh sebab itu, masyarakat mesti diberikan pemahaman atas dampak yang muncul selama pembangunan,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan, proyek JSS ini sangat penting. Karena itu, ia mendukung pelak­sanaan proyek JSS meskipun menelan anggaran cukup besar.

“Punya duit atau nggak, suka atau tidak suka, pembangunan harus kita lakukan untuk masa depan anak kita semua. Kalau tidak dikerjakan, semakin hari akan semakin bahaya,” kata Ida.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh me­nambahkan, selain koordinasi lintas sektor, proyek JSS harus disosialisasi ke masyarakat agar memahami bahwa pembangunan JSS untuk masa depan hidup warga Jakarta. Yakni, untuk menciptakan kualitas air baku lebih baik lagi.

“Pekerjaan (JSS) akan me­makan waktu lama. Oleh sebab itu, masyarakat mesti diberikan pemahaman atas dampak yang muncul selama pembangunan,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah mengatakan, proyek JSS ini sangat penting. Karena itu, ia mendukung pelak­sanaan proyek JSS meskipun menelan anggaran cukup besar.

“Punya duit atau nggak, suka atau tidak suka, pembangunan harus kita lakukan untuk masa depan anak kita semua. Kalau tidak dikerjakan, semakin hari akan semakin bahaya,” kata Ida.

Politisi PDIP itu menerang­kan, kehadiran JSS akan mem­bantu menekan kasus stunting dan kerusakan lingkungan di Ibu Kota.

Dibeberkan Ida, proyek JSS merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat melalui Ke­menterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI Jakarta. Dari enam paket yang dibangun di zona 1 pada 2023-2026, Pemprov DKI Jakarta ditugaskan untuk mengerjakan di paket 5 dan 6.

“Anggaran enam paket men­capai sekitar Rp 8 triliun, tapi anggaran menggunakan APBD hanya Rp 400 miliar,” jelasnya.

Ida menambahkan, proyek JSS telah selesai melakukan lelang sejak bulan April 2023. “Pembangunannya sudah mulai berjalan. Salah satunya di Waduk Pluit,” ungkap Ida.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menerangkan, pihaknya bersama PAL Jaya bertugas membangun jaringan pengelolaan air limbah utama melalui Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) dengan nama sistem, Jakarta Sewerage System.

Pengelolaan antara air drai­nase dan air limbah harus terpi­sah kalau kita mau hidup sehat, nggak mungkin kecampur terus sama air hujan,” kata Ika.

Menurut Ika, Program JSS ini bersifat jangka Panjang. Oleh sebab itu, pihaknya secara ber­samaan melakukan pembangunan pengolahan limbah jangka pendek. Seperti septic tank dan Sistem Penyaluran Air Limbah (SPAL) komunal.

Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA Nelson merincikan, program JSS diker­jakan mulai 2023 sampai 2026 yang terbagi dalam dua paket. Yakni paket 5 dan paket 6.

Terkait sosialisasi pelaksanaan program tersebut, dia menegaskan, pihaknya sudah dan akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Diakui dia, banyak tantangan untuk memasang atau membangun sistem jaringan pipa di kota seperti Jakarta yang sudah sangat padat dan sangat sibuk. Untuk itu pihaknya harus me­neliti atau menginvestigasi jalur yang sudah ditetapkan untuk tempat pemasangan pipa.

“Karena di jalur itu umumnya sudah terpasang utilitas baik utilitas PAM, PLN, fiber optik dan utilitas gas,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Nelson, pihaknya sedang memeriksa tanah di sepanjang jalur yang akan dibangun fasilitas JSS dengan menggunakan teknologi mu­takhir. Investigasi itu dilakukan di lokasi jalur paket 5 yakni Kecamatan Menteng, Gambir, dan Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan di paket 6 di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat serta Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.