Lahan Sempit, Penduduk Nambah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut 60 persen lebih rumah tangga atau keluarga di Ibu Kota tinggal di hunian tak layak. Hal ini terjadi akibat dampak keterbatasan lahan, sementara jumlah penduduk terus bertambah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah pen­duduk DKI Jakarta pada 2021 mencapai 10,61 juta jiwa dengan luas wilayahnya 664,01 kilo me­ter (km) persegi. Ini berarti ke­padatan penduduk DKI Jakarta 15.978 jiwa per km persegi atau tiap 1 km persegi dihuni oleh hampir 16 ribu jiwa.

Sedangkan, Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Ba­dan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, sebanyak 118 dari 267 kelurahan memiliki kawasan kumuh. Paling banyak terdapat di wilayah Jakarta Utara, yaitu sekitar 39 persen. Kemudian Jakarta Barat 28 persen, Jakarta Selatan 19 persen, Jakarta Timur 12 persen, Jakarta Pusat 11 persen, dan Kepulauan Seribu 1 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau semua pihak untuk terlibat dalam pro­gram peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yakni, bersinergi dengan sejumlah stakeholder dan pihak swasta untuk menghadir­kan hunian layak melalui Program Bebenah Kampung.

Pada Minggu (10/9), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan kunci tujuh rumah hasil program yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi di Jalan Matraman Dalam 3, Kelurahan Pegangsaan, Keca­matan Menteng, Jakarta Pusat.

Heru mengapresiasi Yayasan Buddha Tzu Chi serta warga yang turut mendukung proses pembangunan dan perbaikan, se­hingga renovasi rumah tersebut dapat selesai dengan baik.

“Ini adalah bukti nyata kerja keras, kerja sama dan kepedulian berbagai pihak untuk menghadirkan hunian dan lingkungan yang layak bagi masyarakat Jakarta,” kata Heru.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini berharap, program menghadirkan hunian layak ini dapat terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak pihak atau stakeholder. Untuk merevitalisasi rumah-rumah warga yang kurang layak di Jakarta.

“Sehingga, tujuan kita men­jadikan Jakarta sebagai Global City dapat tercapai, karena masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang aman dan nya­man untuk melakukan kegiatan sehari-hari,” ujarnya.

Diungkap Heru, program ini akan dilanjutkan di sejumlah lokasi pemukiman yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Wali Kota, Camat dan Lurah bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Ka­wasan Permukiman DKI Jakarta akan menentukan lokasi tersebut agar tepat sasaran. Dengan begitu, akan semakin banyak warga yang memiliki rumah layak huni yang memenuhi standar kesehatan.

Heru berpesan kepada warga penerima kunci rumah tersebut agar senantiasa menjaga dan merawat rumah yang telah direno­vasi dengan sebaik-baiknya.

“Rumah tidak hanya tempat berlindung, tetapi tempat tum­buh kembang anak-anak dan keluarga kita. Kondisi rumah yang tidak layak, berisiko pada proses pertumbuhan anak-anak. Karena itu, kepedulian terhadap kebersihan juga perlu selalu diterapkan,” pesan Heru.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan hunian layak dan nyaman bagi warganya. Selain membangun rumah susun (rusun) dan rumah susun sewa (rusunawa), Pemprov DKI juga membangun hunian ter­jangkau lainnya. Seperti, Menara Ayasa Nuansa Cilangkap di Jalan Cilangkap Raya, Jakarta Timur.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menuturkan, menjadi tugas pihaknya untuk memikirkan dan memberikan solusi masyarakat tinggal di lokasi yang layak huni. Dia bilang, jika masyarakat bersedia tinggal di rumah susun, seberapa pun jumlah penduduk DKI Jakarta tidak ada masalah.

“Apalagi, kalau ditopang transportasi dan sistem layanan yang baik,” kata Joko.

Rusunawa Bobrok

Banyak rusun atau rusunawa di Jakarta yang kondisinya sudah tidak layak huni. Belum lama ini, atap Rusunawa Marunda ambruk. 451 warga terpaksa direlokasi ke Rusun Nagrak.

Tidak hanya Rusunawa Marunda, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Husen menyebut, banyak rusun/rusunawa yang kondisinya memprihatinkan. Dia menyoroti Rusunawa Tambora, Jakarta Ba­rat yang menurutnya kondisinya sudah tak layak ditempati.

Anggota Komisi D ini mengaku, kerap melihat sejumlah fasilitas rusun/rusunawa bobrok. Seperti pintu kamar mandi yang tidak ada dan mushola serta pos di setiap pintu depan Rusunawa yang tidak layak.

“Beberapa ada yang posnya kumuh sekali, kaya di hutan be­lantara. Jelek banget,” kata dia.

Hal senada diungkap anggota DPRD DKI Jakarta Muham­mad Taufik Zoelkifli. Dia bilang banyak rusun di Ibu Kota yang bangunannya rusak dan bisa mengancam keselamatan warga. Karena itu Taufik meminta, Pemprov DKI Jakarta segera merevitalisasi rusun tersebut.

“Bangunannya sudah tua dan rusak di sana-sini. Sangat mem­bahayakan penghuninya. Selain rusun di Marunda, ada juga rusun di Pulogadung, Cakung dan lain-lain,” kata MTZ di Jakarta, Rabu (6/9).

Anggota DPRD DKI Jakar­ta Justin Adrian mengamini pernyataan kedua rekannya di Komisi D tersebut. Justin mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan konsolidasi lahan untuk hunian bertingkat.

“Ini kan Ibu Kota. Tapi lokasi hunian Jakarta dengan harga ter­jangkau itu sangat sedikit. Kami jelas prihatin kalau ada warga Jakarta tidur beratapkan langit, beralaskan rumput,” ujar Justin.

Justin bilang, perlu ada tero­bosan baru dengan melibatkan semua pihak, seperti konsolidasi tanah untuk pembangunan huni­an bertingkat sehingga lokasinya masih strategis dan tidak jauh dari pusat kota.

Diungkap Justin, petunjuk pelaksanaan hunian layak sebe­narnya telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

“Jadi cara pandangnya, rumah miliki negara, dipakai masyarakat. Harus diubah, bukan housing for poor, tapi harusnya housing for all,” tegasnya.