TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Toyota Bakal Investasi Di RI Rp 27,1 Triliun

Oleh: NOV/AY
Kamis, 28 Juli 2022 | 09:38 WIB
Delegasi Indonesia saat bertemu CEO TMC di Jepang. (Ist)
Delegasi Indonesia saat bertemu CEO TMC di Jepang. (Ist)

JEPANG - Kunjungan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Jepang, berbuah manis. Perusahaan otomotif raksasa di Negeri Sakura, Toyota Motor Company (TMC) menyampaikan rencananya menggelontorkan investasi ke Indonesia sebesar Rp 27,1 triliun.

Investasi itu akan dikucurkan selama 5 tahun ke depan. Dana ini akan digunakan untuk mengem­bangkan kendaraan listrik.

Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation (TMC) Shigeru Hayakawa berharap, dengan pe­nambahan investasi, Pemerintah Indonesia memahami keseriusan TMC dalam mengembangkan kendaraan listrik.

Pernyataan ini disampaikan Hayakawa saat melakukan per­temuan dengan Menko Pereko­nomian Airlangga Hartarto di Tokyo, Jepang, Selasa (26/07).

Turut hadir dalam pertemuan ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI di Jepang Heri Ahmadi, Sesmenko Perekonomian Susi­wijono Moegiarso, dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindus­trian Eko SA. Cahyanto.

Sedangkan dari TMC, Shigeru Hayakawa, didampingi Presi­den Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TM­MIN) Warih Andang Tjahjono.

Selain membahas investasi, kedua belah pihak membicara­kan upskilling kemampuan engineer Toyota di Indonesia.

Seperti diketahui, Toyota telah membangun xEV Center pada Mei 2022 untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia lokal terkait elektri­fikasi dan kesiapan menghadapi era digitalitasi.

Bekerja sama dengan Pertamina dan Inalum, Toyota telah berupaya membangun industri baterai di Indonesia melalui peningkatan keahlian engineer lokal.

“Toyota Indonesia juga berusaha semaksimal mungkin mengembangkan SDM lokal dan teknologi untuk mobilitas yang direpresentasikan oleh elektri­fikasi,” ujar Hayakawa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik ren­cana Toyota menambah investasi pembangunan kendaraan listrik.

Airlangga optimistis permintaan kendaraan listrik roda empat maupun roda dua di Indonesia dan kawasan ASEAN ke depan akan terus meningkat.

“Indonesia dapat dijadikan in­dustrial base produksi EV untuk dipasarkan di kawasan ASEAN maupun di dalam negeri,” ujar Airlangga.

Selain itu, Toyota dapat berkon­tribusi dalam penurunan emisi serta penurunan impor bahan ba­kar fosil dengan mempopulerkan penggunaan EV di Indonesia.

Sebelumnya, President Toyota Motor Corporation Akio Toyoda yang pertama kali menjanjikan komitmen investasi di Indonesia ke­pada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT Osaka di 2019.

Dalam waktu 3 tahun setelahnya, investasi Toyota telah mencapai Rp 14 triliun.

Menutup pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan Indo­nesia akan melibatkan kendaraan listrik produksi Toyota dalam perhelatan G20 November men­datang untuk para delegasi.

Bereskan Masalah Ekspor

Di hari yang sama, Airlangga mengadakan pertemuan dengan Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang, Kaneko Genjiro. Sejumlah isu penting dibahas dalam pertemuan ini. Salah satunya soal kendala dalam ekspor produk perikanan dan pertanian Indonesia ke Jepang, dan penyelesaian isu terkait ekspor produk Jepang ke Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini masih ada pending issues mengenai akses pasar produk perikanan Indonesia ke Jepang dalam kerangka General Review (GR) Indonesian-Japan Economic Partnersip Agreement (IJEPA). Khususnya terkait eliminasi 4 pos tarif komoditi ikan tuna kaleng dari Indonesia.

“Pemerintah Indonesia ber­harap adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Jepang untuk dapat memberikan eliminasi 4 pos tarif ikan tuna kaleng dalam kerangka General Review IJEPA,” kata Airlangga.

Isu ini telah dibahas juga dalam forum Public Private Dialogue Track 1.5 antara Indonesia dengan Jepang. Dan disampaikan bahwa penyelesaian isu ini dapat dilaku­kan melalui GR IJEPA.

Sebagaimana telah dibahas di berbagai forum, sampai saat ini pihak Jepang masih belum memberikan persetujuan atas permintaan eliminasi 4 pos tarif ikan tuna kaleng Indonesia ini.

Sedangkan Indonesia telah melakukan relaksasi berbagai aturan investasi sebagaimana diminta oleh Jepang, yang telah ditampung dalam program refor­masi regulasi melalui Undang- Undang (UU) Cipta Kerja.

Jepang telah memberikan preferensi tarif Bea Masuk sebe­sar 0 persen kepada Thailand, untuk 4 pos tarif ikan tuna ka­leng tersebut. Sedangkan untuk Indonesia masih dikenakan tarif bea masuk sebesar 7 persen.

Nilai ekonomi dari 4 pos tarif ikan tuna kaleng Indonesia terse­but pada ekspor ke Jepang (data 2020) sebesar 73,8 juta dolar Amerika Serikat (12 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang).

“Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan agar Pemerintah Jepang dapat memberikan tarif bea masuk sebesar 0 persen, mengingat nilai ekspornya cu­kup besar,” kata Airlangga.

Terkait dengan ekspor buah pisang dari Indonesia ke Jepang, saat ini memang kuota ekspor su­dah tidak dibatasi dan dikenakan bea masuk sebesar 10 per-sen -20 persen relatif hampir sama dengan negara lain di kawasan ASEAN.

Namun, untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, kuota dibatasi sangat kecil, yaitu hanya sebanyak 1.000 ton per tahun.

Diharapkan, MAFF Jepang memberikan peningkatan kuota pembebasan bea masuk pisang menjadi sebesar 4.000 ton per tahun, sesuai permintaan Indonesia pada saat perundingan IJEPA.

Untuk ekspor buah nanas dari Indonesia ke Jepang, saat ini juga sudah tidak ada kuota pembatasan ekspor. Jepang mengenakan bea masuk sebesar 10-20 persen, sama dengan negara-negara lain. an, untuk dapat memper­oleh pembebasan bea masuk, syaratnya berat. Yaitu, maksimal berat nanas 900 gram per buah dan kuota maksimal dibatasi 500 ton per tahun.

Airlangga meminta Pemerintah Jepang mengubah persyaratan itu menjadi maksimal 2 kg per buah. Dan, menambah kuota ekspor bebas bea masuk menjadi sebesar 2.000 ton per tahun. (rm.id)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo