ASN BPN/ATR Didandani Ala Tentara

JAKARTA - Hadi Tjahjanto, yang baru dua bulan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), membuat gebrakan. Mantan Panglima TNI ini mendandani pegawainya dengan atribut ala militer. Aksi Hadi ini membuat anggota DPR geleng-geleng kepala.

Hadi meluncurkan seragam baru untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ATR/BPN, di The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7). Dalam foto yang dirilis situs resmi Kementerian ATR, seragam baru itu berwarna krem dengan tambahan atribut ala militer berupa baret, tongkat komando, dan tanda pangkat. Seragam baru ini dipakai oleh para Kepala Kanwil (Kakanwil) BPN di tingkat provinsi, dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di tingkat kabupaten/kota.

Hadi menjelaskan, penambahan atribut tongkat komando dan baret agar para Kakanwil dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaannya. Hadi pun sudah meminta kepada kepala daerah agar Kakanwil dan Kakantah masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus. Menurut Hadi, tongkat komando dan baret sebagai simbol kesetaraan dengan aparat penegak hukum di daerah.

"Kan nanti ketemu dengan Kapolres, Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi), Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri). Kajari-Kajari itu kan pakai tongkat juga," jelas Hadi.

Untuk tanda pangkat, kata Hadi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Ia hanya mengubah warnanya menjadi biru agar terlihat lebih kontras.

Sejumlah anggota DPR geleng-geleng kepala melihat perubahan seragam ASN ATR/BPN yang dilakukan Hadi ini. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, prioritas Kementerian ATR/BPN saat ini adalah memberantas mafia, penyelesaian sengketa, dan percepatan sertifikasi tanah. Hal tersebut tidak berkaitan dengan seragam.

"Yang menjadi ukuran, apakah kinerja dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Bukan apakah atributnya baru, bagus, atau tidak," sindir politisi Partai Golkar ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang juga heran dengan gebrakan Hadi. Politisi PDIP ini menekankan, yang dibutuhkan bukan baret dan tongkat komando, tapi pikiran dan hati para pejabat dan pegawai ATR/ BPN untuk bekerja tegak lurus sesuai fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera khawatir, seragam baru ini membuat ASN pengurus tanah semakin kuat unsur komandonya sehingga makin jauh dari semangat sipil melayani masyarakat. Politisi PKS berharap, Hadi tidak neko-neko. "Sebaiknya sekarang fokus saja pada target kinerja," katanya.

Di dunia Maya, warganet juga ramai mengomentari seragam baru ini. Komentarnya macam-macam. Sebagian mempertanyakan maksud penambahan atribut itu.

Akun @RudiSetiadi72 mengatakan, salah satu tujuan reformasi dulu adalah mengurangi atribut militer di institusi sipil. "Seragam sipil yang wajar saja, kinerja yang utama, bagaimana tidak ada lagi mafia di BPN," ujarnya. "Jadi mirip seragam Sunda Empire," sindir @muhyadi007.

Eks Komisioner Ombudsman Alvin Lie ikutan nimbrung. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan seragam ini untuk kinerja Kementerian ATR/BPN. "ATR/ BPN itu institusi sipil atau militer? Apa pengaruhnya terhadap kinerja?" kicaunya di akun @alvinlie21.

Namun, ada juga warganet yang cuek. Akun @fransSHN misalnya. Dia bilang, silakan saja pakai seragam ala militer, yang penting dalam waktu dekat mafia tanah disikat, reforma agraria rampung, biaya sertifikat tanah gratis untuk rakyat miskin diperkuat. "Tak kalah penting, tata ruang untuk kemaslahatan rakyat, bukan hanya menguntungkan korporat!" ujarnya.

Akun @arulpramudi ikut membela. Dia berharap, dengan pakai seragam mirip tentara, pegawai Kementerian ATR/BPN bisa bekerja lebih cepat mirip tentara. "Lebih sat set ngurus penerbitan sertifikat tanah," ucapnya. (rm.id)