Moeldoko Pastikan, Pergantian Panglima TNI Tak Bermuatan Politik

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, tidak ada motif politik dalam pergantian Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono.

“Tidak ada intensi atau kepentingan politik. Saya pastikan, pergantian itu murni karena masanya sudah pas seperti itu,” tegas Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Moeldoko yang pernah menjabat Panglima TNI periode 2013-2015 ini pun menjelaskan soal tradisi pensiun tanggal lahir di TNI. Setiap prajurit TNI yang akan pensiun, akan diberhentikan dari dinas keprajuritan sesuai tanggal lahirnya.

Seandainya ada pergantian, bisa dilakukan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan.

Karena itu, Moeldoko berpendapat, tak masalah jika pergantian Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dilakukan pada bulan November. Sebab, pada bulan tersebut, masa tugas Yudo Margono juga telah berakhir.

Jadi, pada bulan November ini, bisa saja Pak Yudo diganti sebelum atau sesudah tanggal lahirnya. Itu nggak ada masalah,” tambah Moeldoko.

“Tidak ada tendensi apa pun. Masyarakat Indonesia jangan berimajinasi berlebihan, karena itu sudah tradisi di TNI yang berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Fit and Proper Test

Terkait pergantian panglima TNI, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memastikan, fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan digelar pada Senin 13 November 2023.

Jumat 10 November 2023, Komisi I DPR akan melakukan verifikasi administrasi. Bisa diwakilkan, bisa juga dihadiri calon Panglima TNI secara langsung.

Calon Panglima TNI diharapkan melengkapi daftar riwayat hidup, NPWP, KTP, Kartu Keluarga, LHKPN tahun 2022,  SPT Pajak tahun 2022, dan Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit pemerintah.

Pada hari yang sama, Komisi I juga akan melakukan verifikasi faktual ke rumah Jenderal Agus, yang saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). "Hari itu juga, kita akan lakukan verifikasi faktual, dengan mendatangi kediaman pribadi beliau," ujar Meutya.