Komisi X DPR Terima Curhat Para Guru

JAKARTA - Senayan Kembali menyoroti masalah pengangkatan guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Masalah ini tak kunjung selesai karena tak didukung politik anggaran dan kebijakan pemerintahan di daerah.

Alhasil, Komisi X DPR tak henti-hentinya disambangi berbagai asosiasi guru honorer. Terbaru, Komisi didatangi Fo­rum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) SMA, SMK, SLB dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mereka mengeluh­kan status yang sampai sekarang tak kunjung ada kejelasannya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf bisa memahami curahan hati para guru honorer tersebut. Dia pun bisa memak­lumi jika para guru honorer ini menyalahkan Komisi X DPR atas karut-marut pengangkatan guru honorer menjadi P3K ini.

Dede menegaskan, setiap minggu pihaknya menerima berbagai forum dan asosiasi guru honorer yang keseluruhannya meminta diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nah, rata-rata forum guru terse­but menilai, Komisi X ikut bersalah atas kekisruhan dalam rekrutmen guru menjadi P3K ini.

Dede mengatakan, bukan cuma guru honorer saja yang meminta diangkat menjadi ASN, tapi juga guru-guru yang berasal dari P4 atau guru-guru dari kate­gori swasta. Guru-guru swasta ini protes, kenapa Pemerintah cuma memberi perhatian kepada guru honorer negeri.

“Ini supaya bapak-bapak tahu bahwa tidak semuanya pasti bisa kita selesaikan. Pasti akan ada ma­salah,” kata politisi Fraksi Demokrat ini saat menerima audiensi para guru di DPR, Kamis (9/11/2023).

Dede menegaskan, setiap kebijakan tidak ada yang sem­purna, pasti ada masalah. Walau demikian, Komisi X DPR pasti akan memperjuangkan aspirasi dari para guru honorer ini.

“Cuma mirisnya, kalau dari provinsi kok kurang atensi. Ini yang kita perhatikan,” ujarnya.

Anggota Komisi X DPR Desi Ratnasari menambahkan, karut-marut dalam pengangkatan guru honorer ini tentu harus diurai dan ditunjang dengan politik anggaran. Untuk mengurai ma­salah guru honorer ini butuh kebijakan Pemerintah pusat dan Dinas Pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ini penting untuk dibicarakan, berkolaboraksi, bukan hanya berkolaborasi dalam konteks wa­cana atau MoU saja. Jadi, harus ada aksinya seperti apa dalam konteks implementasi sehingga tidak karut-marut,” jelasnya.

Dia bilang, dalam kaitan im­plementasi atau pengawasan terhadap kebijakan di tataran Pemerintah provinsi, tentu DPR tidak punya kebijakan secara langsung untuk melakukan hal itu. Untuk itu, kolabor-aksi di­perlukan baik lintas partai mau­pun di DPRD secara bejenjang.

“Tentu Mas Dede (Dede Yu­suf) punya kolaboraksi dengan anggota DPRD di Jawa Barat. Dia bisa menanyakan pengawas­an ini kepada DPRD provinsi tekait dinas pendidikan yang melakukan kebijakan ini dan berdampak yang tidak nyaman bagi para honorer. Begitu juga dengan saya,” ungkapnya.

Makanya, lanjut dia, Pemerin­tah Pusat atau DPR dalam kaitan pengawasan tidak bisa langsung memberikan teguran atau bah­kan sampai memecat kepala dinas pendidikan di daerah.

“Begitu juga nggak bisa serta merta Pak Nadiem (Menteri Pen­didikan Nadiem Makarim) terus memarahi gubernurnya, kok implementasinya seperti ini,” ucap anggota Fraksi PAN ini.

Desi memastikan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyele­saikan masalah guru honorer ini. Makanya dalam rapat kerja, pi­haknya juga mengundang pihak lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahkan dengan Kementerian Keuangan.

Semua ini dilakukan untuk mengurai masalah dan mencari kebijakan yang tepat untuk me­nyelesaikan karut-marut ini.

“Alhamdulillah, Pimpinan Komisi X dan semua terus ber­juang membereskan satu-satu. Walau yang terjadi, masalah satu selesai, datang lagi yang lain. Tapi saya yakinkan, sebagai wakil rakyat, tugas kami terus bantu rakyat, hadirkan solusi terbaik,” tegasnya.