Kali Ini Disuarakan Banteng Senior, Jokowi Tambah 3 Tahun Rame Lagi

JAKARTA - Wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi kembali muncul. Kali ini disuarakan politisi senior PDIP Effendy. Dia mengusulkan agar masa jabatan Jokowi di periode kedua ini ditambah 3 tahun. Wacana ini pun langsung jadi isu rame lagi.

Usulan ini disampaikan Simbolon dalam diskusi Total Politik di Warung Wow, Jakarta Selatan, kemarin. Dia beralasan, banyak hal positif yang ditorehkan Jokowi.

"Beliau berani membubarkan ini, membubarkan itu. Salut saya kepada beliau. Oleh karenanya, mari dorong beliau untuk tegak. Bahkan, kalau saya pribadi, tambah tiga tahun pun saya masih setuju," tegas kader banteng itu.

Simbolon memandang, saat ini Indonesia butuh pemimpin kuat untuk menghadapi arus deras yang sejak terjadi. Sosok pemimpin kuat itu ada di diri Jokowi.

“Ketegaran beliau menantang arus, itu yang membuat saya hormat dan respect kepada sosok yang namanya Pak Jokowi," ucapnya.

Ia menganggap, tidak ada masalah dengan penambahan masa jabatan Jokowi selama 3 tahun. Asalkan, penambahan itu untuk menuntaskan kemantapan dan kemapanan ideologi.

Mengenai legitimasi penambahan masa jabatan presiden, kata dia, hal itu bisa dilakukan sepanjang didorong 9 fraksi di DPR. Jika 9 fraksi semua kompak untuk melakukan amandemen, perpanjangan itu bisa dilakukan.

Simbolon lalu menyinggung Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang menjabat lebih dari dua periode. “Kalau kurang dari satu periode 5 tahun boleh, perpanjangan juga saya kira tidak ada hal yang dilarang,” ucapnya.

Wacana ini sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga pernah mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Bedanya, Bahlil dan Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengusulkan pertambahan masa jabatan hanya 2 tahun.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, belum lama ini mengeluarkan pernyataan hampir serupa. Bos Media Group itu mewacakan, Pemilu 2024 dihilangkan saja kalau ujung-ujungnya menimbulkan perpecahan.

"Buat apa pemilu jika bangsa ini terpecah. Lebih baik tidak ada pemilu kalau itu memberikan konsekuensi membuat perpecahan,” tuturnya.

Lalu, bagaimana tanggapan parpol lain soal pernyataan Simbolon? Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai, wacana itu tak perlu diteruskan. Karena wacana itu hanya akan membuat politik kembali panas.

Viva mengingatkan, sikap Jokowi mengenai wacana ini sudah sangat jelas.

"Presiden tidak mau kan. Itu sudah dijawab Presiden berkali-kali, setelah ada polemik itu. Itu kan polemik lama, dan sudah dijawab Presiden. Clear kan," kata Viva, tadi malam.

Sementara, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, usulan Simbolon itu bertentangan dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Karena itu, harusnya Simbolon tidak mengeluarkan usulan yang hanya bikin politik semakin gonjang-ganjing.

Demokrat, Kamhar menegaskan, sejak awal pihaknya menolak wacana ini. "Kami tegaskan, wacana ini sama sekali tak relevan dan rakyat tak menghendaki,” ucapnya.

Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan, sebagai anggota DPR, seharusnya Simbolon tidak mudah menyampaikan hal tersebut. Bukan hanya melanggar Undang-Undang (UU), tapi juga hal itu tidak sesuai dengan keinginan dan pernyataan Jokowi.

"Ini pernyataan yang menurut saya perlu disikapi hati-hati oleh rakyat Indonesia. Karena, selama ini PDIP bersama rakyat tidak setuju perpanjangan, dan lainnya," pesan Hendri.

Di dunia maya, warganet pun bereaksi. Mereka langsung ramai-ramai menolak usulan ini.

"Nggak habis pikir. Apa urgensinya menambah masa jabatan kalau yang sedang berjalan pun hanya berisi kekacauan," sindir @FATAMOR5ANA. "Lah dikira negara punya dia? Dia setuju rakyat nggak ada setuju-setujunya kok," timpal @Rizm85.

Ada juga yang mengingatkan Simbolon untuk hati-hati kalau bicara. "Hati-hati Pak kalau buat statement. Tandinganmu orang banyak lho," ucap @hendroc438. "Rakyat dengan kalian sudah eneg Bang," timpal @MaghribiTony. (rm.id)