Rencana PKS Gabung Ke Prabowo Belum Mendapatkan Sinyal

JAKARTA -  Keinginan PKS bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto, belum mendapat respons serius dari sang presiden terpilih. Meski demikian, Gerindra cepat merespons dengan membesarkan hati PKS. 
Setelah pilpres berakhir, Partai NasDem dan PKB, yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan cepat merapat ke koalisi Prabowo. PKS tampaknya menunjukkan keinginan yang sama. Beberapa kali partai berlambang bulan sabit kembar itu, memberikan kode dan sinyal kepada Prabowo. Namun, upaya PKS itu belum membuahkan hasil. Prabowo masih belum berkenan menemui para elite PKS. 
Tak ingin PKS berkecil hati, Waketum Gerindra, Habiburokhman buru-buru membesarkan hati PKS. Kata dia, tidak ada kendala berarti terkait rencana pertemuan antara Prabowo dan PKS.
"Tidak ada hambatan, tidak ada hambatan psikologis. Ini mungkin hanya soal teknis saja," kata Habib, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Habib lalu menyampaikan kembali pesan Prabowo yang ingin merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun bangsa. Ia juga berharap PKS  menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Anggota Komisi III DPR ini lalu mengenang kedekatan Prabowo dan PKS. Kata dia, PKS ikut berperan dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Meski PKS mengusung calon lain, kata Habib, di Pemilu 2014 dan 2019, PKS mendukung Prabowo. 

Bahkan, kata dia, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, telah lama mendukung Prabowo untuk menjadi presiden. "Dengan PKS, kami pernah mendapat dukungan di 2014 dan 2019. Jadi, keberhasilan Pak Prabowo menjadi presiden terpilih ini, tentu juga berkat doa dari sahabat-sahabat kami di PKS," ungkap Habib. 
Habib mengungkap bagaimana Aboe berkali-kali mendoakan Pak Prabowo menjadi presiden. "Doa tersebut belum diijabah saat itu. Jadi bisa saja diijabah beberapa tahun kemudian," ungkapnya. 

Sebagai informasi saya, Presiden PKS Ahmad Syaiku, terus menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra untuk bertemu Prabowo. Ia berharap, bisa bicara dengan Prabowo dan menjalin kesepakatan saat bertemu nanti. 
"Ada komunikasi-komunikasi dengan Gerindra, Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan nantilah, pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga," ujar Syaikhu.

Sayangnya, kode dan sinyal dari PKS itu belum direspons serius oleh Prabowo. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, mengakui partainya telah menangkap sinyal dari PKS.
Namun, kata Muzani, pertemuan antara Prabowo dan PKS belum bisa dijadwalkan dalam waktu dekat. "Pak Prabowo sedang mencari momentum yang tepat," kata Muzani, di Pademangan, Jakarta Utara, pada Sabtu (4/5/2024). 

Meski menyatakan ingin bergabung dengan Prabowo, sikap elite PKS tampaknya belum bulat. Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi berharap bukan hanya NasDem dan PKB yang diajak bergabung Prabowo. Kata dia, partainya pun mengharapkan hal serupa. Aboe yakin lantaran elite PKS punya hubungan dengan dengan Prabowo. 
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani, Ali Sera menilai, PKS paling cocok di posisi oposisi. Kara dia, PKS akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Karena itu, PKS yang telah konsisten beroposisi selama satu dekade terakhir harus dilanjutkan. 
Meskipun, kata dia, ada debat internal mengenai kemungkinan bergabung dengan koalisi pemerintah. Menurutnya, diskusi internal tersebut dihormati dan setiap pandangan memiliki dalil masing-masing dalam musyawarah majelis syura PKS.

Meski demikian, Mardani percaya, berada di luar pemerintahan memungkinkan PKS untuk lebih efektif mempromosikan agenda dan prinsip-prinsipnya. "Kami percaya bahwa dengan oposisi, kami bisa lebih terhormat dan tepat dalam mengemban misi kami," kata Mardani dalam diskusi bersama Refly Harun, Yusuf Martak, dan Bambang Widjojanto yang ditayangkan kanal Youtube Mimbar Tube, dilihat Senin (6/5/24).
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, dengan bergabungnya NasDem dan PKB, Prabowo telah memiliki dukungan yang cukup di parlemen. Gabungan suara kedua partai tersebut sudah membentuk mayoritas sekitar 78 persen di DPR. Karena itu, Prabowo tidak memerlukan dukungan tambahan dari PKS hanya untuk mengamankan posisi di parlemen.
Namun, kata Adi, keputusan untuk memasukkan PKS ke dalam koalisi sepenuhnya bergantung pada strategi politik Prabowo.  Apakah ingin membentuk koalisi yang lebih besar atau cukup dengan kekuatan yang ada. "Jika Prabowo memilih untuk memperluas koalisi, maka suara PKS menjadi pertimbangan yang berarti untuk menambah kekuatan di Senayan," paparnya.