Saran Luhut Ke Prabowo, Jangan Pilih Orang Toxic Jadi Menteri

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto teliti saat memilih jajaran kabinetnya. Dia menyarankan ke Prabowo tidak pilih orang toxic jadi menteri. Saat ditanya siapa orang toxic yang dimaksud? Luhut nggak berani sebut nama.
Saran serupa itu, disampaikan Luhut, usai memimpin konferensi pers Ekspedisi bersama Indonesia-OceanX, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (15/5/2024).
Luhut mengatakan, Prabowo harus melihat latar belakang orang-orang yang bakal ditunjuk sebagai menteri dalam pemerintahannya. Menurut dia, jangan sampai sosok yang merugikan alias toxic dipilih jadi menteri, karena bisa menghambat program-programnya. 
"Tidak ada saya tunjuk siapa. Itu umum saja. Beliau juga sangat selektif," ujarnya.
Luhut menambahkan, pernyataan itu hanya pandangan secara umum yang menegaskan bahwa dirinya ingin Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka bisa berjalan sukses. Dan, salah satu faktor pendukung pemerintahan bisa berjalan sukses adalah memilih orang-orang yang berkualitas dan menguntungkan. 
"Kan saya kenal Pak Prabowo. Ia kan pengin sukses juga, pasti dia mencari orang-orang yang bisa bekerja dengan baik," kata Luhut.  

Lebih lanjut, Luhut meminta Prabowo melihat pengalaman kerja setiap calon menterinya. Menurutnya, proses itu harus dilakukan agar tidak salah memberi jabatan kepada seseorang yang memiliki rekaman jejak buruk.

"Jadi, jangan ada menteri-menteri atau nanti calon menteri yang punya track record sudah tidak bagus, masih dimasukkan ke dalam," ungkapnya.
Menurutnya, Prabowo pasti sependapat untuk tidak memberikan jabatan publik kepada sosok dengan rekam jejak buruk. Luhut juga berharap Prabowo tidak ragu menggandeng anak muda dalam memimpin Indonesia. Sebab, kualitas mereka tidak kalah jika dibandingkan tokoh senior terkemuka. 
"Banyak orang-orang hebat dan baik-baik, anak-anak muda. Saya kira Pak Prabowo sama pandangannya sama saya," pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan serupa pernah disampaikan Luhut usai mengisi acara “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, Jumat (3/4/2024). Saat itu, Luhut mengaku khawatir kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dibuat secara proporsional.
Selain urusan kabinet, Luhut juga menawarkan solusi yang diyakininya dapat mengatasi permasalahan regulasi tersebut. Yakni, digitalisasi di semua lini Pemerintahan.

Menurutnya, adanya digitalisasi dapat menghemat energi, tenaga, uang, dan waktu saat melakukan suatu tugas. Bahkan, mampu menghadirkan transparansi, baik kepada internal Pemerintah maupun kepada publik. 
Oleh karena itu, Luhut mendorong Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memaksimalkan program digitalisasi di dalam sistem pemerintahannya. Dengan begitu, semua aturan yang dibuat Pemerintah dapat terintegrasi dengan baik. Serta meminimalisir adanya aturan yang tumpang tindih.

Walaupun dia tidak menutup kemungkinan, akan ada pihak-pihak tertentu yang menentang kebijakan tersebut. Sebab, hal serupa pernah terjadi di Kabinet Presiden Jokowi. Hingga berujung pada perombakan kabinet.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini, kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
Lebih lanjut, Luhut meyakini, jika kabinet diisi oleh orang-orang yang tepat, maka semua program strategis Pemerintah dapat dieksekusi dengan baik. Sebaliknya, program pemerintah bakal tertunda jika ada orang toxic di dalam Pemerintahan.
Ia pun percaya, jika digitalisasi didukung oleh semua anggota kabinet Pemerintahan Prabowo, maka Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045 dengan ekonomi terbesar peringkat empat di dunia.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menilai, yang disampaikan Luhut adalah harapan agar Prabowo tidak membawa orang-orang bermasalah di kabinetnya. "Dan, pasti Pak Prabowo juga akan berhati-hati untuk memilih orang-orang yang membantu di kabinet," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengamini. Menurutnya, nasihat Luhut itu merupakan pernyataan yang normatif. Artinya tidak merujuk pada pihak atau orang tertentu. 
"Saya yakin Pak Prabowo bisa menunjuk orang yang tepat di posisi yang tepat di pemerintahan beliau kelak," tukasnya.