TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Jakarta Mimpi Jadi Kota Yang Tangguh Bencana

Laporan: AY
Jumat, 31 Mei 2024 | 11:19 WIB
Ilustradi. Foto : Ist
Ilustradi. Foto : Ist

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diimbau berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan begitu, diharapkan penanganan bencana alam dan situasi darurat bisa lebih cepat.

Pembaharuan sistem com­mand center milik BPBD juga harus segera dilakukan. Hal tersebut untuk membantu menghadapi peristiwa bencana dan aduan masyarakat dengan cepat dan tanggap.

“Ada beberapa yang masih belum memadai. Kalau dilihat, kondisi terkini kurang bisa memenuhi syarat. Kecepatan­nya masih ketinggalan dengan yang lain,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono di kantor BPBD DKI, Gambir, Ja­karta Pusat, Selasa (28/5/2024).

Menurutnya, koordinasi dengan SKPD lain juga diper­lukan untuk merinci apa saja kebutuhan demi meningkatkan kualitas penanganan bencana. Termasuk memperkuat koneksi informasi melalui command cen­ter dengan seluruh dinas.

“Pastinya harus di-upgrade dan kita minta BPBD melaporkan kepada kami apa saja yang harus dilakukan,” kata Mujiyono.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, pentingnya koordi­nasi dengan sejumlah instansi. Seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dis­kominfotik), Jakarta Smart City (JSC), hingga Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk memu­dahkan pengumpulan data, serta integrasi Dashboard National Command Center yang ada pada masing-masing instansi.

“Kalau kita punya sistem ter­integrasi dengan seluruh dinas, bisa mempercepat pelayanan kepada publik. Saya rasa kita sudah saatnya meng-upgrade command center, call center, dan pola penanganan operasional di lapangan,” kata Isnawa.

Dia berharap, peningkatan sistem teknologi command cen­ter dengan terintegrasi bersama dinas terkait dapat menjadikan Jakarta sebagai kota yang tang­guh bencana.

“Kita usulkan tahun 2025, tapi akan minta pendampingan dari inspektorat, Dinas Kominfo dan Dinas lainnya. Kami ingin bikin support system untuk mitigasi bencana,” ujar Isnawa.

Dari informasi yang dihimpun, Command Center BPBD berfung­si sebagai pusat pengendalian dan koordinasi selama situasi darurat. Lalu, berfungsi mengumpulkan, memantau dan menganalisis informasi terkait kondisi cuaca, kejadian bencana dan pergerakan personel serta logistik.

Selain itu, berfungsi untuk koor­dinasi dan pengendalian opera­sional. Seperti mengkoordinasikan penyebaran personel dan sumber daya, mengatur komunikasi antar unit, serta memantau perkembangan situasi secara terkini.

242 Kebakaran

Kepala Pusat Data dan Infor­masi (Pusdatin) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yo­han mengungkapkan, kebakaran masih mendominasi bencana di Jakarta dan sejak awal tahun ini tercatat sudah ada 242 kejadian.

Yohan mengatakan, selain kebakaran, terjadi bencana lain seperti banjir dan pohon tum­bang. Namun frekuensinya tidak seperti kebakaran yang bisa terjadi sepanjang tahun.

Sedangkan kejadian pohon tumbang atau banjir, kata Yo­han, hanya terjadi ketika musim hujan maupun angin kencang, sehingga frekuensi tidak sebanyak kebakaran.

“Untuk banjir, banyak menyita waktu dan tenaga,” ujarnya.

Dengan masih banyaknya ke­bakaran di Jakarta, pihaknya terus berupaya memberikan pemahaman kepada warga ter­kait pencegahan atau mitigasi.

Salah satunya, dengan memeriksa semua kabel agar dapat berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia). Hal ini untuk meminimalkan adanya korslet­ing listrik yang menyebabkan kebakaran.

Yohan menjelaskan, dari 242 kejadian kebakaran, terbanyak terjadi di Jakarta Timur dengan 69 kejadian. Disusul Jakarta Barat 67 kasus. Jakarta Selatan 44 ke­jadian, Jakarta Pusat 35 kejadian dan Jakarta Utara 27 kejadian.

BPBD DKI Jakarta mendata pada tahun 2023 kebakaran men­capai 800 kali lebih yang tercatat dan ditangani. Sementara dari data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI, kejadian ke­bakaran pada periode yang sama lebih dari 5.000 kasus.

Perbedaan data tersebut karena BPBD hanya menghi­tung jumlah kebakaran yang menimbulkan korban maupun pengungsi. Sedangkan Damkar mendata semua kejadian keba­karan yang ditangani mereka.

“Ada perbedaan data dengan pemadam. Kami menghitung apabila terdapat korban atau penyintas,” katanya.

Menurut dia, masih banyaknya frekuensi kebakaran di Jakarta, memerlukan kesadaran bersama dari semua kalangan, terutama warga agar lebih waspada.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo