Badan Gizi Nasional Akan Urus Program Makan Gratis

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membuat badan baru untuk mengurus program makan bergizi gratis. Yakni, Badan Gizi Nasional.

Menurut Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panangian Simanungkalit, Badan Gizi Nasional akan menjadi badan penugasan untuk program makan bergizi gratis.

"Badan Gizi Nasional itu merupakan suatu badan yang baru," kata Panangian, seperti dilansir detik.com.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Gizi ini akan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga-lembaga desa lainnya.

"Jadi, tidak ada (vendor makanan dari) konglomerat-konglomerat di situ. Kalau ada koperasi, pasti diikutsertakan juga," kata dia.

Menurutnya, implementasi program makan gratis ini, akan lebih diarahkan untuk makan pagi. Bukan makan siang. Namun, hal ini masih akan dibahas dan disesuaikan dengan sekolah-sekolah terkait.

Makan pagi, kalau tidak salah. Pokoknya, dapat makanan gratis. Kan ada yang bilang pagi, ada yang siang, tergantung sekolahnya," ucap Panangian.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyambut baik Badan Gizi. Menurutnya, Badan Gizi merupakan salah satu bukti kesungguhan Prabowo dalam mengoptimalkan program yang penting dan berefek positif terhadap kemajuan bangsa.

"Seharusnya, program ini disambut baik siapa pun. Badan Gizi merupakan bentuk kesungguhan Pak Prabowo untuk bisa menjalankan program ini. Bukti kesungguhan Prabowo," katanya.

Sementara itu, politisi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, lahirnya badan baru akan mempengaruhi anggaran Pemerintah. "Tentu akan memberi tambahan beban anggaran," ujarnya.

Dia juga mengingatkan, potensi tumpang tindih tugas Badan Gizi dengan badan lain. Jika terjadi, maka, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Hendrawan Supratikno tentang Badan Gizi.

Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengusulkan adanya badan baru untuk mengurus makan siang bergizi. Namanya Badan Gizi. Bagaimana tanggapan Anda?

Prinsip pelayanan publik adalah, kualitas layanan yang terus membaik dengan target sasaran yang efektif. Jika Badan Gizi dibentuk, maka harus dipastikan, kualitas layanan menjadi lebih baik dan mengena.

Tapi, badan-badan lain yang selama ini tidak jelas fungsi dan kinerjanya, harus dievaluasi oleh Pemerintah.

Badan apa saja yang tak jelas fungsinya?

Pemerintah sudah membubarkan sejumlah Badan. Daftarnya ada.

Jika ada badan baru, seperti Badan Gizi, apakah tidak membebani APBN?

Tentu akan memberi tambahan beban anggaran. Tapi jika kualitas layanan dijamin membaik, tentu secara objektif dan rasional, bisa diterima.

Bagaimana jika menggunakan lembaga yang sudah ada saja untuk mengurus makan gratis?

Pilihan pertama, tentu memanfaatkan kelembagaan yang sekarang ada. Dilakukan reorientasi dan refungsionalisasi dengan tugas baru.

Tapi jika asesmen sudah dilakukan dan kehadiran lembaga baru dinilai lebih tepat, silakan. Yang penting, asesmen dilakukan secara objektif dan rasional.

Apa yang Anda khawatirkan tentang pembentukan badan baru ini?

Yang kita khawatirkan, bila tugas-tugas birokrasi saling tumpang tindih dan kewenangannya terpisah-pisah, ada biaya koordinasi yang tidak kecil.