Akses Transportasi Buruk, Rumah Subsidi Di Daerah Mangkrak

JAKARTA - Pemerintah Harus memprioritaskan penambahan anggaran untuk membenahi layanan transportasi umum. Sebab, akibat buruknya layanan tersebut di banyak daerah, telah menimbulkan kerugian besar. Salah satunya, banyak perumahan bersubsidi mangkrak.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indo­nesia (MTI) Pusat Djoko Setijo­warno mengatakan, Pemerintah memang sudah menggelon­torkan subsidi transportasi di dalam anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Na­mun, kata dia, subsidi untuk transportasi tersebut, jumlah anggarannya tidak besar dibandingkan kebutuan.

Maka dari itu, menurut Djoko, menambah subsidi dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk transportasi angkutan umum lebih memung­kinkan.

“Selain itu, Pemerintah dapat mengurangi subsidi Bahan Ba­kar Minyak (BBM). Dan subsidi itu pun hanya diperuntukkan bagi angkutan umum penumpang dan barang saja agar lebih tepat sasaran,” tegas Djoko ke­pada Redaksi, Minggu (23/6/2024).

Ia menambahkan, Dana Alo­kasi Khusus (DAK) untuk pem­biayaan angkutan umum juga harus dapat dimasukkan dalam DIPA Kemenkeu.

“DAK ini nantinya dapat di­berikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) yang sudah membenahi angkutan umum dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), namun masih kurang maksimal karena fiskal mereka rendah. Mereka bisa dibantu. Ya semacam stimulus nantinya,” kara Djoko.

Djoko mengingatkan, layanan angkutan umum yang buruk tidak hanya menyebabkan ke­macetan lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas dan gangguan kesehatan saja. Namun bisa menyebabkan eko­nomi biaya tinggi hingga po­tensi pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Dia melihat, banyak proyek perumahan subsidi di daerah mangkrak akibat tidak ada layanan angkutan umum di lo­kasi sekitarnya.

“Kondisi tersebut menye­babkan calon pembeli enggan membeli rumah walau sudah mendapat subsidi dari Pemerin­tah,” kata Djoko

Djoko menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Su­matera yang terhubung jaringan jalan tol, telah membangkitkan bisnis angkutan umum antar provinsi. Sehingga kualitas dan pelayanan angkutan antar kota semakin baik, seperti adanya layanan sleeper bus, double decker bus, serta menjamurnya bisnis angkutan travel antar kota.

Sementara Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, lanjut Djoko, angkutan perdesaan di berbagai daerah makin terpuruk.

Bahkan, banyak kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan angkutan umum,” kata Djoko.

Djoko menyebut, dari 38 Ibu Kota provinsi, baru 15 kota yang membenahi angkutan umumnya dengan berbadan hukum dan diberikan subsidi.

“Itu pun hanya Kota Jakarta yang mandiri, karena anggaran daerahnya mencukupi. Sementara daerah lain, Pemda masih tergan­tung pada bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Djoko.

Sebelumnya, Menteri Per­hubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak daerah perkotaan di seluruh Indonesia mengembangkan transportasi umum seperti di Jakarta.

Selain untuk mengatasi dan mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas, transportasi yang baik diharapkan bisa mening­katkan perekonomian di daerah tersebut.

“Jakarta dapat menjadi contoh daerah lain dalam pengembangan transportasi umum massal perkotaan, dan kota lain harus melakukan itu,” kata Men­hub dalam keterangan resminya, Rabu (13/6/2024).

Menteri yang akrab dipanggil BKS itu mengatakan, Pemerin­tah Provinsi DKI Jakarta mem­berikan subsidi untuk pengem­bangan transportasi umum, termasuk Transjakarta.

Dengan penataan transpor­tasi umum yang baik akan memudahkan penumpang dan menekan penggunaan kendaraan pribadi.

“Dengan subsidi dari Pemda, tarif bus Transjakarta lebih terjangkau bagi masyarakat. Biaya transportasi yang rendah membuat masyarakat lebih se­jahtera,” ujar BKS.