BBM Naik Nggak, Sambo Dipecat Polri Nggak, Reshuffle Jadi Nggak

JAKARTA - Pekan ini, publik dihadapkan pada tiga topik yang bisa bikin jantung berdebar-debar. Yaitu, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, nasib Irjen Ferdy Sambo, dan soal reshuffle kabinet.

Wacana kenaikan harga BBM menjadi topik yang bisa jadi paling membuat publik cemas. Sebab, harga BBM berkaitan dengan banyak sektor. Naik atau tidaknya harga BBM berdampak langsung pada urusan perut rakyat.

Tanda-tanda Pemerintah menaikkan harga BBM memang makin terasa. Dalam sepekan terakhir, hampir semua menteri ekonomi bicara soal ini. Omongan para menteri itu intinya sama. Subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 502 triliun. Kalau dibiarkan, subsidi bisa membengkak menjadi Rp 600 triliun, dan APBN bisa jebol.

Jumat lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada kemungkinan Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, pekan ini.

Namun, sampai kemarin, belum ada kepastian dan kejelasan soal ini. Teranyar, dalam keterangan tertulisnya, Luhut menyatakan Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden," kata Luhut, kemarin.

Selain soal kenaikan harga BBM, sorotan mata publik masih tertuju pada drama pembunuhan Brigadir J di rumah dinas eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta.

Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah pasangan suami istri, yaitu Sambo dan Putri Candrawathi. Keduanya dikenakan pasal pembunuhan berencana.

Peran Sambo yang menjadi otak pembunuhan ini membuat Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mendesak Polri segera memecat jenderal polisi bintang dua tersebut. Poengky meminta Polri segera menyidang etik Sambo secara terbuka.

Dari sidang itu, ia berharap polisi menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat. "Kami berharap Kompolnas juga hadir dalam sidang tersebut," kata Poengky, kemarin.

Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto memastikan, Sambo akan segera disidang di Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang kode etik ini akan digelar secepatnya. Sidang itu untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Sambo atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J.

"(Sidang etik) paling tidak minggu berikutnya," kata Irwasum, Jumat lalu.

Topik lain yang tak kalah panas adalah soal reshuffle kabinet. Isu ini memanas karena ada kabar Presiden Jokowi akan segera mengisi kekosongan kursi Menteri PANRB yang ditinggal Tjahjo Kumolo, yang wafat pada 1 Juli lalu. PDIP pun sudah mengirimkan nama pengganti Tjahjo ke Jokowi.

Belakangan, politisi PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto mengatakan, kemungkinan reshuffle merembet ke menteri lain. Kata dia, mungkin saja para menteri yang sibuk nyapres kena reshuffle.

Wapres KH Ma'ruf Amin ikut meramaikan isu reshuffle ini. Dia memastikan, akan ada reshuffle. Setidaknya, untuk mengisi dua jabatan kabinet yang masih kosong. Kedua jabatan itu ialah Menteri PAN-RB dan Wakil Menteri Luar Negeri.

Apakah akan ada reshuffle lain? "Kalau yang lain, saya kira tunggu saja. Kita lihat saja nanti," kata Kiai Ma'ruf, usai menghadiri Haul ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar bin Hood Alatas, di Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/8).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menduga, reshuffle sempat tertunda karena Jokowi super sibuk dalam dua bulan terakhir.

Selain melakukan kunjungan ke Jerman untuk menghadiri Forum G7, Jokowi juga berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Setelah itu Jokowi melakukan lawatan ke China, Jepang, dan Korea Selatan.

Saat ini, agenda Jokowi sudah agak lengang. Jadi, bisa saja reshuffle digelar pada pekan-pekan ini. Apakah menteri yang sibuk nyapres akan diganti?

"Besar kemungkinan, tidak," ucap Umam, kemarin.

Kata dia, kecil kemungkinan Jokowi akan mereshuffle menterinya yang berasal dari partai politik. Di dua tahun sisa jabatan, Jokowi butuh kekuatan penuh dan soliditas partai pendukung agar kepemimpinannya berakhir baik. Mereshuffle menteri dari parpol justru akan berdampak langsung pada stabilitas politik di dalam pemerintahan. (rm.id)