Bukan Satu-satunya Solusi Tekan Subsidi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menyarankan pemerintah untuk menunda menaikkan harga jual BBM dan Elpiji 3 kg.

Menurutnya, mengurangi beban subsidi tidak harus dengan menaikkan harga jual, Tetapi, bagaimana pemerintah punya kemauan politik yang kuat untuk mengendalikan penggunaan BBM dan Elpiji secara benar dan tepat.

"Tentukan dalam peraturan yang tegas dengan sanksi yang jelas, siapa yang berhak atas BBM dan elpiji bersubsidi," ujar Sofyano, dalam keterangan tertulis, Senin (22/8).

Menaikkan harga jual BBM dan elpiji bersubsidi, kata dia, sebaiknya dilakukan pada periode pemerintahan yang akan datang saja, sembari menunggu dampak Covid-19 mereda.

Saat ini, sebaiknya dilakukan pengendalian konsumsi dengan membentuk satuan tugas pengawasan nasional, yang secara khusus melakukan pengawasan secara ketat.

Sofyano mengatakan, pemerintah perlu punya keberanian dalam menentukan siapa yang berhak atas solar subsidi, Pertalite dan elpiji bersubsidi.

Menurutnya, selama ini nyaris tak ada pengawasan, sehingga kuota bahan bakar bersubsidi selalu jebol. Sudah saatnya pemerintah tegas menentukan pengguna solar subsidi hanya untuk kendaraan angkutan barang dan penumpang maksimal roda 6 dengan nomor polisi plat kuning saja.

Sedangkan bagi kendaraan plat hitam yang ingin mendapat solar subsidi, beri kemudahan untuk menjadi plat kuning. Selain itu harus pula ditentukan dengan tepat jumlah solar subsidi yang bisa dibeli pada setiap harinya.

"Jika saja Pertalite hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan kendaraan roda empat plat kuning , ini pasti mengurangi beban subsidi yang signifikan," jelasnya.

Sementara untuk menekan subsidi pada Elpiji 3 kg, pemerintah bisa mengikuti kebijakan yang dilakukan beberapa Pemda dengan menaikkan HET LPG bersubsidi di daerahnya. Kenaikan itu tidak menimbulkan penolakan dari rakyat di daerah.

"Jika pemerintah menaikan HET LPG 3kg Nasional menjadi sebesar Rp 20.000/tabung dan berlaku nasional, diyakini ini tidak akan mendapat protes signifikan dari rakyat karena selama ini harga beli masyarakat ada pada kisaran tersebut," tuturnya.

Sofyano juga mengimbau agar narasi yang disampaikan pemerintah terkait harga jual BBM dan elpiji bersubsidi tidak semata dikaitkan dengan tingginya harga minyak dunia atau beratnya beban APBN saja.

Dia menegaskan, sudah saatnya masyarakat juga diingatkan mengenai kepatutan harga jual yang ada. Contoh, harga solar subsidi hanya Rp.5.150 per liter, yang hampir sama dengan harga air mineral.

"Ini sangat bisa dinilai tidak patut. Sementara publik sangat paham bahwa pengguna solar subsidi dominan adalah pengusaha yang pasti memperoleh keuntungan materi dari penggunaan solar subsidi," beber Sofyano.

Demikian huga dengan HET elpiji 3 kg nasional sebesar Rp.4.250 per kg yang tak pernah dikoreksi sejak dulu. Sementara, harga jualnya di masyarakat sudah jauh melampaui acuan HET nasional.

"Hal ini dikhawatirkan kemudian dipahami publik hanya memberi keuntungan bagi penyalur elpiji saja," tuturnya. 

Terkait dampak pada inflasi, Sofyano meyakini pemerintah dapat mencari cara-cara lain untuk mengendalikan kenaikan harga.

Dengan demikian, kenaikan harga bahan bakar bersubsidi tak selalu menjadi momok yang mencegah dilakukannya perbaikan atas sistem subsidi. (rm.id)