Terima Kritikan, Kapolri Ingin Kepolisian Jadi Organisasi Modern

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berbenah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri ingin menjadi organisasi modern dengan membuka ruang-ruang pengawasan terhadap institusi Korps Bhayangkara.

Sigit khawatir, jika tidak mem­buka diri terhadap pengawasan publik, maka Polri akan menjadi organisasi yang stagnan atau tidak berkembang.

“Kami tidak ingin menjadi organisasi yang stagnan, sehingga kami membuka ruang, dan tidak anti-kritik dalam mewujudkan Polri yang modern sesuai dengan harapan masyara­kat,” ujar Sigit.

Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi pengawasan Kompolnas dan Polri Tahun 2024 bertajuk 'Akselerasi Trans­formasi Digital Dalam Penga­wasan untuk Mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, Polri menerima masukan-masukan dari masyara­kat melalui layanan digital yang tersedia.

“Masyarakat mendapat tem­pat untuk mengadu apa yang dirasakan. Ini tentunya menjadi PR kami, PR Polri untuk bisa menyesuaikan dalam mengambil langkah cepat,” ungkapnya.

Eks Kabareskrim Polri ini menjelaskan, jajarannya juga akan tetap berkoordinasi dengan pihak pengawas eksternal seperti Kompolnas untuk mewujudkan visi Polri Presisi.

“Karena kami yakin, kalau kami menutup diri, tidak tidak membuka ruang kepada seluruh pengawas apakah itu eksternal, masyarakat, kami akan men­jadi organisasi yang stagnan,” ungkapnya.

Sigit memastikan, Polri juga mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan transfor­masi digital. Dia mencontohkan beberapa program Polri yang memanfaatkan kemajuan digital.

Yaitu, SIM Internasional online, SIM Nasional Presisi (SINAR), Ujian Teori SIM Online (EAVIS), E-PPSI, E-Rikkes, SKCK Online, Pelayanan Masyarakat SPKT, Aduan SPKT, SP2HP Online, dan Pa­trolisiber.id.

Kemudian, Polri juga mem­bangun Super Apps Polri Presisi, yang di dalamnya memberikan pelayanan terintegrasi dalam satu platform superapps.

Sigit menilai, aplikasi ini berkaitan dengan SKCK, BPKB, hingga pengajuan izin kegiatan-kegiatan secara online.

Polri juga memberikan ruang untuk memberikan pengawasan pada Polri yang dilakukan oleh masyarakat.

Korps Bhayangkara menyiapkan layanan dalam bentuk layanan di medsos, layanan aduan, dumas presisi dan mem­buat yanduan propam.

“Ini upaya kami untuk bisa merespons cepat terkait dengan apa yang menjadi keluhan ma­syarakat,” ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjah­janto mengatakan, transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama, dalam perannya meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terha­dap kinerja Polri.

“Peningkatan literasi masyarakat di era digital inilah yang terus membawa perubahan sig­nifikan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Termasuk dalam hal partisi­pasi dan pengawasan terhadap kinerja Polri,” katanya.

Hal ini berdampak pada me­ningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi serta mengkritisi kinerja Polri.

Untuk itu, Hadi yang juga Ketua Kompolnas berpesan kepada Polri untuk beradaptasi dan mengadopsi teknologi digi­tal dalam rangka meningkat­kan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Diingatkannya, penguatan pengawasan melalui transformasi digital adalah sebuah per­jalanan yang menuntut komit­men, kerja keras, dan kolaborasi dari semua pihak.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, kita dapat mewujudkan Polri yang lebih profesional dan mandiri,” tegas Hadi.