Badai PHK Ancam Industri Tekstil

JAKARTA - Senayan meminta Pemerintah mengatasi tingginya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil yang terjadi beberapa bulan terakhir. Peristiwa PHK ini menandakan industri di dalam negeri mulai tumbang.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani berharap Pemerintah bersikap dan mencari solusi atas tingginya angka PHK di industri tekstil.

“Jangan tenang-tenang saja seolah tidak ada masalah,” ujarnya, Kamis (5/9/2024).

Netty bilang, PHK dan tumbangnya industri tentu berdampak pada perekonomian. Mesti ada upaya perbaikan dan penyehatan terhadap perusahaan yang kolaps.

“Buat kebijakan yang dapat mendorong perusahaan kembali sehat secara keuangan dan juga proses produksi,” katanya.

Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya industri tekstil dan garmen dalam negeri, lanjutnya, karena tidak kuat bersaing dengan barang impor dari China yang harganya jauh lebih murah.

“Produsen produk China bisa menjual murah ke pasar Indonesia karena mendapat subsidi dan kemudahan lain dari pemerintahnya. Artinya, ada regulasi yang menguntungkan. Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang ma­suk ke Indonesia,” jelas Netty.

Netty meminta Pemerintah agar menyelidiki dan memper­ketat pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual dan impor ilegal tersebut.

“Jika kondisi ini dibiarkan, semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya. Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas,” tambahnya.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengungkapkan, Jawa Tengah (Jateng) menjadi provinsi yang menyumbang pekerja terkena PHK terbesar dibandingkan provinsi lain selama Januari-Agustus 2024. Ironisnya, dari 13.700 pekerja di Jateng yang terkena PHK, hanya 9.700 orang yang memperoleh Jaminan Kehilan­gan Pekerjaan (JKP).

“Karena situasi ekonomi dalam negeri yang sulit, kondisi global geopolitik susah, permin­taan ekspor turun, perusahaan-perusahaan ini menjadi terpuruk dan banyak terjadi PHK,” kata Edy saat menggelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng di Kota Semarang, Kamis (5/9/2024).

Edy menilai, banyaknya kasus PHK di Jateng karena sebagian besar industri bergerak di sektor manufaktur. Industri manufaktur menjadi industri yang paling banyak terdampak situasi global karena banyak pelaku industri tekstil, garmen, dan alas kaki yang sulit bersaing.

Dia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memperhatikan nasib tenaga kerja yang terkena PHK agar mendapat untuk pesangon, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan JKP. Apalagi hanya sekitar 70,8 persen yang memperoleh JKP. Sementara sisanya, sekitar 9.700 tenaga kerja tidak mendapat jaminan.

Edy menilai, hal itu dikarena­kan banyak perusahaan nakal, tidak mau membayar jaminan sosial ke pekerja ketika bisnis­nya bangkrut.

“Makanya ini yang merugikan pekerja. Itu tidak boleh terjadi. Persoalan JKP ini perlu perha­tian serius,” tegsnya.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui, angka PHK mening­kat beberapa waktu belakangan. Pihaknya mencatat jumlah PHK mencapai 46.240 dari awal tahun hingga akhir Agustus kemarin.

“Memang kita akhir-akhir ini banyak pekerja mengalami PHK ya,” katanya di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Meski ada tren kenaikan, Ida berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari 2023. Karena itu, pihaknya terus berupaya memitigasi agar PHK tidak terus bertambah.

Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan manajemen dengan pekerja untuk berunding agar PHK tak terjadi. Upaya lain untuk menekan PHK adalah membuka lowongan pekerjaan lewat bursa kerja nasional.

Dia menyebut, ada 178.000 lo­wongan pekerjaan yang dibuka dalam bursa kerja yang diseleng­garakan Kemnaker beberapa waktu lalu.

“Kemarin kita laksanakan job fair nasional, itu cukup tinggi lowongan yang tersedia. Ada 178 ribu lowongan pekerjaan yang tersedia. Pada waktu itu yang melamar 93 ribu,” beber­nya.