Rachmat Gobel: Copot Pejabat Pro Mobil Impor!

JAKARTA - Anggota DPR dari Partai NasDem, Rachmat Gobel, menegaskan bahwa pejabat harus mengutamakan produk dalam negeri, sebagai bentuk rasa cinta Tanah Air dan komitmen terhadap nasionalisme. 

Menurutnya, jika ada pejabat yang lebih memilih produk impor dalam kebijakan di kementeriannya, maka sudah selayaknya dicopot dari jabatannya. 

"Sebaiknya diganti saja," tegas politisi Partai NasDem ini, dalam keterangannya, Senin (4/11).

Hal ini disampaikan Gobel, menanggapi wacana penggunaan kendaraan dinas hasil produk dalam negeri untuk para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I. 

Gobel mengingatkan bahwa Indonesia sudah memiliki regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen untuk berbagai produk, namun aturan ini belum benar-benar dijalankan secara efektif. 

Gobel juga menyoroti perlunya Indonesia mencontoh negara-negara besar seperti India dan China yang memanfaatkan pasar domestik mereka untuk mengembangkan industri dalam negeri. 

"Kedua negara itu memanfaatkan pasarnya yang besar untuk benar-benar menguatkan industri dalam negerinya. Indonesia juga memiliki pasar yang cukup besar," lanjutnya. 

Anggota DPR daerah pemilihan Gorontalo ini menekankan pentingnya pasar dalam negeri sebagai sumber daya strategis yang harus dimanfaatkan untuk mendukung industrialisasi nasional.

Karena itu Gobel sangat sepakat jika ada pejabat yang lebih suka menggunakan produk impor untuk dicopot saja. 

“Dananya kan dari APBN, yang diambil dari pajak rakyat. Lha kok duitnya untuk negara lain? Ini di mana logikanya. Orang yang seperti ini tak memiliki nasionalisme dan tidak Pancasialis dan tidak mencintai rakyatnya sendiri,” kata Gobel. 

Pejabat seperti itu, katanya, pasti sudah paham bahwa menggunakan produk dalam negeri berarti memberi makan pada rakyat karena membuka lapangan kerja serta menghidupkan industri dalam negeri.

Dengan APBN tahun 2024 yang mencapai Rp 3.325 triliun, Gobel melihat peluang besar untuk mendorong penggunaan produk lokal di berbagai sektor pemerintah. 

“Ini jumlah yang sangat mencukupi untuk menghidupkan industri dalam negeri,” tegasnya. 

Ia mendorong agar kementerian, BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri, kata Gobel, juga memberikan kepastian bagi investor asing maupun investor dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia. 

“Karena mereka jadi yakin dan percaya bahwa produknya akan diserap oleh pasar. Tentu saja harus disertai dengan menjaga mutunya, yang dalam hal ini sudah ada regulasi tentang Standar Nasional Indonesia (SNI). Semua regulasi soal ini sudah lengkap, tinggal diimplementasikan saja,” terangnya.

Lebih lanjut, Gobel menegaskan bahwa tumbuhnya industri dalam negeri akan membantu bangsa dalam menguasai teknologi yang penting untuk ketahanan nasional. 

“Untuk menguasai teknologi itu bukan dengan berdiskusi saja, tapi juga dengan praktik. Teknologi itu harus direbut, bukan didiskusikan apalagi berharap belas kasih dari negara lain,” tandasnya.