PAN Peduli Keterwakilan Perempuan Di Parlemen

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan konsisten mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Ini merupakan keharusan, bukan sekadar memenuhi persyaratan.

“Tidak boleh ada domestifi­kasi perempuan dalam jabatan publik tertentu saja. Ruang aktualisasi Perempuan harus di­buka seluas-luasnya," kata Wakil Ketua Umum, Eddy Soeparno di Jakarta, kemarin.

Eddy mengamini, keterwakilan perempuan sudah ada dalam aturan affirmative action, tepatnya dalam komposisi 30 persen caleg perempuan di Pemilu Legislatif (Pileg). Namun, bagi PAN, peningkatan keterwakilan bukan hanya kuantitas, namun kualitas.

Menurutnya, saat ini tidak relevan lagi mengedepankan urusan gender dalam politik. Faktanya, saat ini perempuan terbukti mampu mengemban jabatan publik baik di legislatif maupun eksekutif.

"Intinya adalah kesempatan yang setara. Right man and Right woman in the right place. Jangan lagi ada stigma jabatan tertentu hanya untuk laki-laki dan perempuan dianggap tidak mampu," tegasnya.

 

Wakil Ketua MPR ini menegaskan partainya komit meningkatkan peran keterwakilan perempuan di dalam politik.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini meng­garansi, di internal PAN memi­liki pemahaman menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghargai, saling menghor­mati, atau setara antara laki-kai dan perempuan.

Diungkapkan, pada Pemilu 2024, PAN merupakan partai di Pileg DPR dengan Bacaleg Perempuan terbanyak PAN. Yaitu, mendaftarkan sebanyak 37,2 persen atau 216 Bacaleg perempuan yang tersebar di 84 daerah pemilihan atau dapil.

"Saat ini kami juga merupakan satu-satunya Fraksi dengan lebih dari 30 persen pimpinan perempuan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR. Bahkan, PAN menempatkan perempuan sebagai Ketua Fraksi PAN DPR, yakni Saudari Putri Zulkifli Hasan," tegasnya.

Ke depan, PAN akan terus mendorong keterwakilan perem­puan di politik agar berdampak positif bagi perbaikan kehidu­pan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap kaum perempuan.

"Sekarang, selain kuanti­tas, kita juga perlu memberi­kan aspek kualitasnya. Yakni, bagaimana perwakilan politik yang semakin banyak memberi­kan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat dan khususnya untuk perlindungan dan pem­berdayaan perempuan," tu­tupnya.