PMII Komisariat Unpam Demo Kenaikan Harga BBM

PAMULANG - Sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Pamulang melakukan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM di depan Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Puspemkot) Tangerang Selatan, Kamis (8/9). Mereka mengajukan empat tuntutan utama kepada Pemerintah.

Ketua PMII Komisariat Universitas Pamulang, Amier Juhairi mengungkapkan empat tuntutan itu adalah menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kemudian,mendorong Wali Kota Tangerang Selatan menyurati PJ Gubernur Banten dan Presiden untuk menolak kenaikan harga BBM.

Tuntutan ketiga yakni mendesak Pemerintah mengambil sikap tegas untuk memberantas mafia BBM bersubsidi. Sedangkan yang ke empat adalah mendorong pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

“Jika dalam waktu 1×24 jam pemerintah tidak merespon apa yang kami sampaikan maka kami akan hadir dengan massa yang lebih besar untuk menuntut pemerintah mencabut aturan tentang kenaikan harga BBM,”tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.

Ada yang menarik dalam aksi unjuk rasa tersebut ketika para mahasiswa bergabung aparat Kepolisian Tangerang Selatan membagikan sembako kepada sopir ojek online. Dalam kegiatan tersebut para mahasiswa bergabung dengan Kapolres Tangsel AKBP Sarly Sollu.

Kapolres Tangsel AKBP Sarly Sollu menyampaikan kegiatan berbagi sembako ini merupakan bagian dari intruksi Kapolri dan bentuk rasa simpati kepada masyarakat  Kota Tangerang Selatan yang terdampak kenaikan BBM.

"Jadi kegiatan ini merupakan intruksi pak Kapolri kepada bawahan untuk melaksanakan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, dan ini kami akan lakukan berjalan dengan program – program pemerintah,” ujar AKBP Sarly Sollu.

Dia berharap setelah kegiatan bagi-bagi sembako, semua elemen mendukung kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Harapannya setelah kegiatan bagi-bagi sembako ini kita semua bisa mendukung pemerinta, mendukung kebijakan pemerintah” tegas Kapolres.