Pemprov Banten Anggarkan Rp 45 Miliar Untuk 75.613 KPM

SERANG—Pemprov Banten akan mulai mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). BLT BBM rencananya akan diberikan kepada 75.613 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran perdana akan dilakukan kepada 1.000 KPM pada hari Jumat (9/9) ini.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penyaluran BLT ini akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional, baik untuk besarannya maupum jangka waktu penyalurannya. Karena memang, pemerintah pusat baru melakukan penyaluran beberapa hari yang lalu.

“Pada dasarnya seluruh proses administrasi dan hal lainnya kita sudah siap. Tinggal sinkronisasi data saja yang sedang kita kebut agar bantuan ini tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima,” katanya, Kamis (8/9).

Al melanjutkan, untuk proses penyalurannya BLT ini melalui beberapa bank penyalur yang sudah ditunjuk, termasuk Bank Banten. Dengan penyaluran lewat rekening ini, diharapkan nanti jumlah yang akan diterima oleh KPM itu utuh dan tidak ada potongan apapun.

“Untuk target objek penerimanya itu berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari pusat. Yang tidak tercover dalam data itu, akan kita berikan, sambil kita cek validitas datanya. Termasuk juga bagi tukang ojek, sopir, nelayan, UMKM dan beberapa elemen masyarakat lainnya yang terdampak,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti menambahkan, jumlah KPM penerima itu tersebar di delapan Kabupaten dan Kota. Dirinya juga memastikan, penerima bantuan ini tidak ada yang double, mengingat dari Kabupaten dan Kota juga ikut menyalurkan dengan menggunakan APBD masing-masing.

“Alurnya pak Gubernur melalui Dinsos Provinsi menerima usulan nama yang sudah di-SPTJM-kan oleh kepala daerah masing-masing bahwa data KPM yang diusulkan akan diberikan bantuan oleh Provinsi. Jadi nanti ada SK dari Dinsos Provinsi untuk menetapkan penerima berdasarkan usulan Kabupaten dan Kota yang sudah kita final dan terverifikasi itu,” ujarnya.

Terkait dengan besaran anggaran yang disiapkan, Rina menjelaskan bawa sumber anggaran untuk penyaluran BLT ini berasal dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dan Belanja Tak Terduga (BTT). Dimana berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, besarannya mencapai Rp 45 miliar.

“Proses penyalurannya akan diberikan 150 ribu perbulan untuk masing-masing KPM sampai empat bulan ke depan dimulai dari September sampai Desember 2022,” katanya.

Terpisah, Sekda Kota Serang Nanang Saifuddin mengungkapkan, dengan pola pembagian penyaluran bantuan BLT dari Provinsi itu Pemkot Serang merasa terbantu mengurangi beban anggaran yang memang kondisinya terbatas.

Berdasarkan hasil rapat bersama dengan Provinsi, dari 26.000 data DTKS yang ada, Pemprov Banten mengcover sekitar 5.600 KPM sedangkan sekitar 2.000 KPM sisanya akan dicover dari APBD Kota Serang.

“Kita sudah siapkan paling sedikit Rp4 miliar untuk BLT ini. Mungkin juga nanti bisa lebih, melihat kondisi kemampuan keuangan yang ada,” ucapanya.