Bahlil Yakin 8 Menteri Golkar Aman

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal isu reshuffle yang bergulir pasca Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menindak anak buahnya yang ndableg. Bahlil yakin, delapan menteri asal beringin bakal aman dari perombakan kabinet.

 

Menurut Bahlil, kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Menurut dia, jabatan menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

 

“Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan," kata Bahlil kepada wartawan usai acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

 

Bahlil menjelaskan, kader Golkar yang bergabung di Kabinet Merah Putih (KBM) ada delapan menteri, tiga wakil menteri, dan satu Gubernur Lemhannas. Bahlil yakin, Prabowo memahami bagaimana kualitas kader Golkar.

 

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul kualitas kader-kader Partai Golkar," ucap dia.

 

Untuk diketahui, delapan kader Golkar yang jadi menteri adalah; Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Wihaji (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga), Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang), Maman Abdurrahman (Menteri UMKM), Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Digital), Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian) dan Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian).

 

Sementara, kader Golkar yang menjabat sebagai wakil menteri adalah Christina Aryani (Wakil Menteri Pekerja Migran), Dyah Roro Esti (Wakil Menteri Perdagangan), dan Lodewijk F. Paulus (Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan). Selain itu ada Ace Hasan Syadzily yang diangkat jadi Gubernur Lemhannas dan Luhut Binsar Panjaitan yang dilantik jadi Dewan Ekonomi Nasional.

 

“Partai Golkar gudangnya para kader pemimpin bangsa,” kata Bahlil.

 

Bahlil mengajak semua pihak tidak mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Presiden. Menurut dia, Presiden tentu memiliki catatan atau rapor para menterinya.

 

"Kami yakin, Golkar, insyaallah, semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah," tutur Bahlil.

 

Ketua DPP Partai Golkar bidang kepemudaan Said Al Idrus juga pede kader Golkar tidak akan kena reshuffle. Mengingat, banyak prestasi yang telah diberikan.

 

Said mengatakan, salah satu prestasi yang dibuat koleganya di kabinet adalah pemberantasan judi online yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. 

 

Terkait dengan kebijakan distribusi gas 3 kg yang dikeluarkan Menteri ESDM yang dijabat Bahlil, Said mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya ingin membuat rakyat mendapat harga gas 3 kg dengan murah. Namun, ada pihak tertentu yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan tertentu.

 

"Nah bagi yang tidak senang, mungkin banyak isu yang dimunculkan, tapi kami yakin dan percaya rakyat akan senang apabila gas punya HET yang jelas," kata Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) itu.

 

Apakah Presiden Prabowo jadi melakukan reshuffle? Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyebut, hanya Prabowo yang tahu.

 

Kata Hasan, Prabowo selalu mengarahkan dan mengingatkan kepada anggota kabinet agar bekerja demi kepentingan rakyat. Sebab itu, Presiden akan memberikan evaluasi jika ada jajarannya yang tidak seirama.

 

"Tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum," terang Hasan.

 

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengingatkan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Dia menilai, pernyataan Prabowo sudah memperlihatkan memang akan ada perombakan.

 

Menurut dia, Prabowo pasti mempunyai alasan merombak kabinetnya. Apalagi saat ini pemerintahan sudah memasuki 100 hari lebih dan masih banyak program yang haru dijalankan.  "Tak ada menteri yang aman," pungkasnya. 

 

Sebelumnya, saat berpidato di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), Presiden Prabowo melayangkan ancaman kepada menteri. 

 

"Siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," tegasnya.

 

Tak sampai di situ. Selepas acara, omongan Prabowo lebih ngeri lagi. Ia tak segan mendongkel anggota kabinet yang abai terhadap kepentingan rakyat. "Tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan," cetusnya.