Dibeberin Luhut, Dana Bansos 500 T Salah Sasaran

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan fakta yang mengejutkan. Kata Luhut, dana bansos yang mencapai Rp 500 triliun, selama ini salah sasaran alias tidak mengalir kepada yang berhak. 

 

Luhut bilang, tidak akuratnya data penerima bansos sudah terjadi 5 tahun terakhir. Akibatnya, hanya setengah saja dari total penerima yang benar-benar berhak menerima bansos. 

 

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut seperti dilihat di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Sabtu (8/2/2025).

 

Luhut menilai ketidaktepat sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

 

Eks Menko Kemaritiman dan Investasi ini mengaku sudah bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti untuk membenahi dan memperbaiki penyaluran bansos.

 

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos. Tujuannya  untuk memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

 

"Langkah pertama adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE," jelas Luhut.

 

Selanjutnya, konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat. "Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan," sambung Luhut.

 

Purnawirawan jenderal Kopassus ini menegaskan, Pemerintah juga menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlinsos lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG. Upaya ini menjadi bagian dari ekosistem digital pemerintahan, GovTech yang ditargetkan rampung pada 17 Agustus mendatang.

 

"Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan," tegasnya.

 

Luhut optimis, langkah besar yang sedang dibangun ini menjadi fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial. "Agar lebih akurat, transparan, dan berkeadilan," imbuhnya. 

 

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya terus menyiapkan pemutakhiran data bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Gus Ipul-sapaannya menjelaskan, mitigasi diperlukan karena DTSEN bersifat dinamis. Sehingga butuh dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

 

"Ada verifikasi, validasi, sebab data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang wafat, ada yang lahir, dan tiap hari ada yang pindah tempat, jadi ini memang harus divalidasi," ucap Mensos.

 

Mensos juga mengemukakan nantinya ada dua jalur terkait mekanisme pemutakhiran DTSEN. Pertama yakni melalui jalur resmi di RT/RW. Kedua, melalui jalur partisipasi dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan sanggahan maupun usul terkait profil calon penerima bansos. 

 

Selain itu, Kemensos juga akan mendapatkan data terbaru dari BPS setiap tiga bulan. Sebab, penerima bansos bisa saja berubah setiap tiga bulan.

 

"Mungkin tiga bulan pertama dia dapat (bansos), tetapi di tiga bulan berikutnya dia tidak dapat, karena mereka sebenarnya sudah dianggap mampu. Ini yang penting dimaklumi, disadari oleh masyarakat," kata Gus Ipul.

 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Sulistyo sepakat dengan pernyataan Luhut. Meski Indef tak punya data konkret soal akurasi penerima bansos, tapi menurutnya apa yang disampaikan Luhut apa adanya. 

 

"Dalam lima tahun terakhir bansos ini jor-joran sehingga kadang-kadang aspek presisi dari penerimanya itu sedikit terabaikan, terlalu longgar cara-cara penyalurannya," ucap Eko kepada Redaksi.

 

Apalagi di waktu pandemi Covid-19. Eko bilang, Pemerintah gagap melakukan verifikasi calon penerima bansos. Sehingga, dia mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi skema penyaluran bansos agar tepat sasaran. 

 

"Menurut saya ada peluang bahwa kalau kita serius menggarap digitalisasi dalam konteks bansos ini kepada masyarakat yang berhak, ke depan tentunya bisa lebih tertata pendanaan kepada bansos," ujarnya.

 

Sementara itu, Pakar Pembangunan Sosial UGM Yogyakarta Hempri Suyatna menyoroti amburadulnya data penerima bansos. Salah satu penyebabnya, kata dia, mentalitas miskin.  Tak heran, bila pernah ada berita bahwa ribuan ASN terindikasi menerima bansos.

 

Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, seharusnya segera dikembalikan.  Bentuk-bentuk  mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos juga tepat sasaran,” ujar Hempri.

 

Selain persoalan mentalitas, menurutnya terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan penyaluran bansos salah sasaran. Faktor pertama, verifikasi dan validasi data  kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik sehingga banyak warga mampu masih terdata. Pembaruan data di tingkat pemerintah daerah/desa juga tidak berjalan dengan baik.

 

Selain itu, menurutnya ada konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan di level Pemerintah pusat. “Integrasi di antara program bansos yang satu dengan program yang lain kurang efektif,” ujarnya.