Fraksi Demokrat Minta Pemkot Maksimalkan PAD

SETU-Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menilai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangsel harus segera dirampungkan. Menggingat, adanya evaluasi baru dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait pajak dan retribusi daerah di seluruh Indonesia.

 

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Rizki Jonis mengatakan, perkembangan regulasi dan kebijakan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan adanya kewajiban setiap warga negara untuk memberikan kontribusinya berupa pajak atau pungutan daerah sejenis lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang. 

 

“Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka pengenaan pungutan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan undang undang kemudian diformulasikan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.

 

Rizki mengatakan, melalui PAD ini pemerintah daerah diharapkan mampu mendanai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Tangsel.

 

“Dengan demikian berarti bahwa, daerah senantiasa dituntut untuk lebih mampu meningkatkan PAD-nya dalam rangka melaksanakan otonominya, serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi tercapinya tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

 

Dia menjelaskan, bahwa Raperda ini akan sejalan dengan sistem perpajakan nasional. Maka upaya-upaya pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. 

 

“Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek pajak dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah dapat saling melengkapi. Selain pembinaan, penetapan atas Perda yang mengatur prosedur pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah juga diperlukan pengawasan,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo menjelaskan, beberapa pasal perubahan yang ada dalam Raperda tersebut. 

 

“Seperti pengaturan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, pengaturan penambahan jenis retribusi jasa usaha atas penjualan hasil produksi usaha pemerintahan daerah,” ungkapnya usai paripurna. 

 

Bambang menerangkan, adanya pengaduan reposisi seperti pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan pda retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan yang direposisi menjadi jasa usaha atas kepemanfaatan aset. 

 

“Hal lainnya yang direposisi yaitu pemanfaatan lapangan dan gedung olahraga yang sebelumnya merupakan retribusi jasa usaha tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga direposisi ke jasa usaha atas Pemanfaatan aset daerah,” ujar Bambang. 

 

Dan pada Raperda itu, dijelaskan Bambang, akan diatur pula nantinya terkait pengaturan penambahan jenis layanan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah. 

 

“Ada beberapa aturan lagi. Jadi kami berharap kepada DPRD khususnya kepada Bapemperda agar cepat dibahas dan bisa segera diterapkan,” pungkasnya.