Sri Mulyani Tak Mau Nyetrum Rakyat

JAKARTA - Usulan yang dilemparkan Badan Anggaran (Banggar) DPR agar daya listrik 450 VA dihapus, bikin heboh dunia maya. Warganet yang masih terpukul dengan kenaikan harga BBM, khawatir usulan Banggar DPR itu, bakal tambah menyengsarakan rakyat. Untungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kabar menenangkan bahwa pemerintah tak akan mencabut subsidi listrik bagi rakyat miskin. Sri Mul tak mau “nyetrum” rakyat.

Usulan menghapus daya listrik 450 VA untuk orang miskin pertama kali disampaikan Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR, Senin (12/9). Usulan ini untuk menyiasati kondisi PLN yang terus mengalami oversupply listrik.

Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030. Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun lantaran dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta terdapat skema take or pay. Artinya, dipakai atau tidak listrik yang diproduksi produsen, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.

Solusi yang ditawarkan Banggar DPR, yakni menaikkan daya listrik 450 VA. Dengan begitu, akan ada peningkatkan serapan listrik PLN. Sebagai gantinya, kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA.

“Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA,” kata Said dalam rapat. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati usulan itu.

Usulan Banggar ini langsung memicu protes dari berbagai kalangan. Belakangan, Said meluruskan omongannya. Kata dia, usulannya itu tidak bisa dieksekusi dalam waktu dekat, karena membutuhkan data penerima subsidi.

“Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka,” kata Said.

Meski begitu, protes belum juga mereda dan membuat Sri Mulyani turun gunung. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan pemerintah masih akan memberikan subsidi listrik untuk rakyat miskin, terutama utuk pelanggan 450 VA.

Dia memastikan tidak ada perubahan, sesuai dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023.

“RUU APBN 2023 masih menggunakan struktur pengguna listrik yang masih sama,” kata Sri Mulyani, usai rapat dengan Banggar, di Jakarta, kemarin.

Anggaran sudah ditetapkan dalam RAPBN 2023 sebesar Rp72,6 triliun. Anggaran subsidi ini termasuk untuk sebagian pelanggan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Sri Mul menekankan, hari ini tidak melakukan pembahasan terkait usulan penghapusan daya listrik 450 VA, melainkan postur sementara APBN 2023 yang telah disepakati oleh panitia kerja (Panja A).

Tak hanya Sri Mul, Kementerian ESDM juga angkat bicara. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi memastikan hal serupa. Kata dia, penghapusan 450 VA ke didasari keinginan agar subsidi listrik diberikan lebih tepat sasaran.

Pada prinsipnya, alokasi subsidi listrik tahun 2023 tidak ada pengurangan, hanya DPR menginginkan agar ada pengendalian subsidi listrik melalui pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Usulan pengalihan tersebut masih memerlukan kajian dan pembahasan yang lebih detail termasuk analisis cost and benefit sehingga harus dipastikan rencana tersebut tidak memberatkan pelanggan yang menjadi sasaran,” kata Agung, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Di dunia Maya, warganet masih mencak-mencak mendengar usulan pencabutan subsidi listrik untuk rakyat miskin ini. Akun @junaidihara heran denga narqsi yang digunakan pemerintah saat akan mencabut subsidi yaitu salah sasaran. Dari dulu, alaan yang digunakan masih seputar itu.

“Kemaren kan masalah salah sasaran ini udah dibahas ngapain keluar lagi istilah ini, apa gak ada istilah lain atau bilang aja uangnya untuk kenaikan bagi pegawai BUMN,” sindirnya.

Akun @efrisafitra menyampaikan hal serupa. Kata dia, pemerintah dan DPR yang bikin aturan, lalu mengawasi, dan nentuin penerima subsidi. Lalu pemerintah juga yang bilang subsidi salah sasaran. “Jadi selama ini apa ngapain aja,” ucapnya.

Setelah BBM, Wong Cilik Diperas lagi Lewat Listrik,” cuit @Dewi_Aghyta. “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga. Setelah Kenaikan BBM kini Kenaikan Listrik siap menguras darah dan air mata,” timpal @NengMonica.

Akun @bachrumachmadi bilang kalau subsidi listrik 450 VA dihapus dipastikan rakyat akan kejer. “Subsidi BBM dicabut. Daya listrik 450 VA dihapus. Terus dengan gagahnya bilang ini semua untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (rm.id)