Korupsi Lagi, Mencuri Lagi

SERPONG - Tingginya biaya politik untuk meraih kursi kepala daerah atau ang­gota DPRD, mendorong sebagian dari mereka untuk korupsi.

Kalau untuk menjadi bupati atau walikota dibutuhkan biaya politik Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar dan gubernur bisa sampai Rp 150 miliar, tentu para calon kepala daerah harus pontang-panting cari pinjaman.

Setelah terpilih jadi kepala daerah, uang yang dipinjam tentu harus dikembalikan. Dari sinilah kemudian muncul dorongan untuk memainkan anggaran pembangunan daerah.

Hal serupa terjadi pada mereka yang ingin jadi anggota DPRD. Karena biaya politik yang diperlukan cukup besar, yaitu antara Rp 3 miliar hingga Rp 7 miliar, mereka biasanya juga cari pinjaman kanan-kiri.

Hal seperti inilah yang kerapkali mendorong oknum pimpinan DPRD mencari tambahan sana-sini. Termasuk mengumpulkan “uang ketok palu” APBD. Akibatnya banyak pimpinan DPRD kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK.

Kita berharap ke depan, biaya politik untuk jadi kepala daerah atau anggota DPRD tak setinggi pada Pilkada atau Pemilu yang lalu lalu.

Untuk itu jangan ada lagi mahar-mahar yang mesti diserahkan seorang calon kepala daerah kepada partai politik pengusung.

Kita juga berharap tak ada lagi politik uang. Sebab, mereka yang terpilih karena politik uang, bi­asanya ingin modalnya cepat kem­bali. Cara yang ditempuh antara lain menggelembungkan nilai proyek pembangunan.

Model kepala daerah seperti ini cepat atau lambat bakal kena OTT KPK.

Lebih celaka lagi kalau kepala daerahnya main dengan oknum pimpinan DPRD. Uang negara yang dicuri akan semakin besar. Tapi permainan seperti ini umumnya mudah tercium KPK. Para pelakunya yaitu, kepala daerah dan oknum11 pimpinan DPRD langsung kena OTT.

Kita berharap mereka yang berniat jadi kepala daerah atau anggota DPRD adalah orang-orang punya integritas dan ingin menjadi pelayan rakyat. Bukan orang-orang yang ingin mengumpul­kan harta kekayaan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. (rm.id)