Pasokan Pangan Sih Aman Tapi Harganya Mulai Naik

JAKARTA - Pemerintah terus memantau pergerakan harga pangan untuk mengendalikan inflasi ke level di bawah 5 persen pada akhir 2022. Sejauh ini pasokan pangan masih aman, meski beberapa komoditas mulai merangkak naik.

Pasca Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar bersubsidi awal September lalu, harga komoditas pangan dalam negeri mulai melonjak. Kondisi ini dikhawatirkan bisa melam­bungkan inflasi hingga akhir tahun nanti.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdul­lah Mansuri mengungkapkan, harga pangan di pasar tradisional sudah mulai mengalami kenaikan.

“Meski belum signifikan, tapi kenaikan harga pangan ini berpotensi terus terjadi, seiring meningkatnya biaya distribusi setelah naiknya harga BBM,” kata Mansuri kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berdasarkan data situs web Info Pangan Jakarta, Jumat (16/9), beberapa harga komodi­tas sudah mengalami kenaikan. Seperti cabe rawit merah rata-rata dijual pedagang Rp 66.234 per kg atau naik Rp 1.766 per kg dari harga pekan sebelumnya.

Cabe rawit hijau juga mengalami kenaikan harga Rp 1.489 per kg. Saat ini, harga rata-rata cabe rawit hijau di pasar Jabodetabek sekitar Rp 53.021 per kg.

Untuk beras tipe IR II Ramos, kenaikan sudah terjadi meski be­lum signifikan. Pedagang menjual Rp 10.722 per kg atau naik Rp 12 dibandingkan pekan lalu.

Ketua Bidang Penguatan Usa­ha dan Investasi Ikappi Ahmad Choirul Furqon mengatakan, stok pangan yang tersedia sebagian be­sar ada di daerah sentra produksi, untuk kemudian didistribusikan ke daerah konsumen.

Untuk itu, BBM menjadi salah satu komponen penting dalam penentuan harga pangan di tingkat hilir.

Terkait stok, hingga saat ini masih belum terlihat langka. Na­mun, apabila terjadi kelangkaan, tentu dampaknya sangat buruk bagi pedagang.

Untuk itu, Ikappi berharap, Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/ kota, memastikan stok pangan tetap aman.

“Jangan sampai menung­gu pasar gaduh, baru bingung soal penanganan. Lebih baik Pemerintah melakukan tinda­kan preventif. Ini akan lebih baik dibandingkan penanganan dampak dari sesuatu yang telah terjadi,” tegas Furqon.

Berbeda dengan pedagang, Men­teri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengklaim, harga barang kebutuhan pokok, khusus­nya pangan masih terpantau stabil. Meski harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan.

Hal ini disampaikan Zulhas saat memantau harga pangan di Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (15/9).

“Kenaikan BBM subsidi be­lum mempengaruhi harga ba­rang kebutuhan pokok yang masih stabil,” ujarnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan ke­pada kepala daerah untuk mem­bantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing.

“Jika harga barang kebutuhan pokok beranjak naik, maka Pemerintah Daerah membantu biaya transportasi. Untuk itu, harga barang kebutuhan pokok harus dipantau terus karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Zulhas menjelaskan, untuk membantu subsidi biaya trans­portasi komoditas pangan, Pem­da bisa menggunakan dana yang diambil sebanyak 2 persen dari Dana Transfer Umum atau DTU, yang masuk dalam dana Transfer ke Daerah.

Pada 2022, nilai DTU men­capai Rp 518 triliun atau 64,36 persen dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

“Wali Kota, Bupati dan Gu­bernur harus cek kalau harga pangan naik 5 persen, segera ambil langkah. Transportasi pangannya dibayarkan oleh Pemda, disubsidi. Dengan begitu, harga pangan akan turun karena biaya transportasinya murah,” pinta Zulhas.

BLT Bantu Warga

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy menyatakan, kenaikan BBM disertai tren kenaikan harga pangan akan membuat inflasi meningkat.

Jika keadaan ini terus berlan­jut, maka inflasi bisa menembus 5 persen, bahkan bisa mencapai 7 persen di akhir tahun.

“Arahan Presiden Jokowi kepada Pemda menjaga inflasi, sangat tepat. Apalagi, saat ini sudah banyak daerah yang in­flasinya tinggi. Pemda harus se­rius menangkal kenaikan harga di masyarakat, khususnya bahan pangan,” kata Yusuf di Jakarta, Jumat (16/9).

Menurutnya, langkah Pemer­intah menggelontorkan kembali bantalan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Ban­tuan Subsidi Upah (BSU) juga cukup membantu perekonomian masyarakat di tengah kenaikan harga.

“Adanya bantuan untuk masyarakat, khususnya masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah membuat daya beli mereka tidak tergerus drastis. Bantalan sosial ini harus diting­katkan lagi jika inflasi melon­jak,” sarannya. (rm.id)