Cegah Siswa Keracunan Makanan MBG Lagi, BGN Perketat Prosedur Distribusi

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa di Tasikmalaya dan Bandung. Investigasi menyeluruh tengah dilakukan untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah insiden serupa terulang.

 

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, pihaknya telah bergerak cepat menyelidiki penyebab insiden tersebut.

 

“Kami akan mengusut tuntas dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa di masa depan,” kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

 

Dadan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan dalam Program MBG sesuai standar.

 

Kata dia, hasil uji awal dari tim ahli SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) menunjukkan, makanan dalam kondisi baik sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

 

“Kami pastikan proses pengolahan dan distribusi berjalan sesuai standar operasional,” ujarnya.

 

Meski begitu, investigasi mendalam tetap dilakukan untuk mengidentifikasi titik kritis dari masalah yang terjadi. BGN juga memastikan seluruh siswa terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.

 

Kami mengimbau semua pihak tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. BGN akan terbuka dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi,” ucapnya.

 

Sebagai langkah korektif, BGN memperketat lima prosedur dalam distribusi makanan Program MBG. Langkah tersebut mencakup penguatan protokol keamanan saat pengantaran, pembatasan waktu maksimum pengiriman, serta mekanisme distribusi dan penyimpanan di sekolah.

 

Selain itu, BGN juga menetapkan batas waktu konsumsi setelah makanan diterima dan mewajibkan uji organoleptik sebelum makanan dibagikan.

 

Uji organoleptik merupakan penilaian makanan berdasarkan tampilan, aroma, rasa, dan tekstur. Dengan demikian, makanan yang dibagikan harus terlebih dahulu lolos uji tersebut.

 

BGN menegaskan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

 

Informasi terbaru terkait perkembangan kasus akan disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi BGN.

 

Insiden yang sempat ramai terjadi di dua wilayah berbeda di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Bandung. Kasus terbaru menimpa siswa SMPN 35 di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang menerima makanan dari dapur mitra SPPG.

 

Menanggapi kejadian ini, BGN langsung menerjunkan tim investigasi gabungan. Saat ini, mereka masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan. Hasil uji tersebut diperkirakan baru akan rampung dalam 10 hari ke depan.

 

Menanggapi kejadian ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan melakukan evaluasi.

 

“Pemerintah Pusat akan melakukan pemeriksaan dan audit,” katanya.

 

Pengamat kesehatan masyarakat Dicky Budiman menilai, kejadian ini harus menjadi momentum membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

 

Dia mengatakan, semua penyedia makanan dalam program MBG harus menerapkan standar Good Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) serta diawasi ketat oleh BPOM dan dinas kesehatan.

 

“Hanya penyedia bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini,” kata Dicky.

 

Dosen Universitas Griffith Australia ini menekankan pentingnya pelatihan rutin untuk semua pihak dalam pengolahan makanan, audit berkala, inspeksi mendadak, serta sistem pelaporan terbuka.

 

Dia juga mendorong publikasi rutin laporan pelaksanaan MBG setiap tiga bulan dan audit independen tahunan.

 

“Harus ada sistem pelaporan cepat di sekolah dan komunitas, serta tim respons cepat di tiap daerah penerima manfaat,” ujarnya.

 

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung akan ikut melakukan pengawasan dalam memperketat pelaksanaan program MBG. Walau tidak punya kewenangan menindak tapi Pemerintah Kota (Pemkot) akan mengawasi lebih ketat karena yang mengkonsumsi makanan tersebut adalah warganya.

 

“Pemkot akan mengawasi lebih ketat karena yang mengkonsumsi adalah masyarakat. Tugas kami melindungi anak-anak pelajar,” ujarnya.