Tok! DPR Setujui Anggaran Kementerian BUMN Tahun Depan Rp 260 M

JAKARTA - Komisi VI DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 260 miliar.

Alokasi tersebut sesuai dengan Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20 September 2022.

Ketua Komisi VI Faisol Rizal mengatakan, Komisi VI DPR akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR sebagai bahan akhir penetapan.

“Selanjutnya, Komisi VI DPR meminta kepada Kementerian BUMN RI agar mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai hasil keputusan rapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN RI," katanya saat memimpin rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Selain itu, Komisi VI DPR juga menyetujui Penyertaan Modal Negara (PNM) Tunai sesuai dengan harmonisasi Banggar sebesar Rp 41 triliun. Ditambah alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 5,6 triliun serta PMN Non Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 3 triliun.

Rincian PNM Tunai tersebut diantaranya adalah kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28,9 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp1,7 triliun, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia sebesar Rp 659,2 miliar. Sedangkan PNM Non Tunai diberikan kepada PT RNI (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dan PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp 456,3 miliar.