Bank Dunia Naikkan Standar Garis Kemiskinan

JAKARTA - Bank Dunia memperbarui garis kemiskinan ekstrem internasional berdasarkan paritas daya beli (Purchasing Power Parities/PPP), atau kemampuan belanja mulai musim gugur 2022. Akibatnya, 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia jatuh miskin.

Mengutip laporan Bank Dunia yang bertajuk ‘laporannya East Asia and The Pacific Economic Update October 2022’, Rabu (28/9), basis perhitungan baru itu berdasarkan PPP 2017. Sementara, basis perhitungan yang lama yakni PPP 2011.

Bank Dunia mengacu PPP 2017, me­netapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi 2,15 dolar AS per orang per hari, atau Rp 32.812 per hari (asumsi kurs Rp 15.261 per dolar AS). Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem ada di level 1,90 dolar AS per hari.

Bank Dunia juga menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle income class). Awalnya, batas kelas penghasilan me­nengah ke bawah 3,20 dolar AS. Kini diubah menjadi 3,65 dolar AS per orang per hari.

Sementara, batas penghasilan kelas menengah ke atas (upper middle income class) dinaikkan dari 5,50 dolar AS menjadi 6,85 dolar AS per orang per hari. Dengan perhitungan baru ini, sebanyak 33 juta orang kelas menengah bawah di Asia turun kelas menjadi miskin.

Indonesia dan China menjadi negara dengan penurunan kelas menengah ter­banyak. Tercatat, ada 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia turun level menjadi miskin. Sementara, di China sebanyak 18 juta orang kelas menengah bawah turun kelas menjadi miskin.

Adapun orang kelas menengah atas di Indonesia yang turun kelas mencapai 27 juta orang. Sedangkan, orang kelas menengah atas di China yang turun kelas mencapai 115 juta orang. Secara keselu­ruhan, ada 174 juta orang kelas menengah atas di Asia turun kelas.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan, Pemerintah tidak merujuk pada data atau perhitungan Bank Dunia dalam menentukan garis kemiskinan.

“Kita menggunakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), angka garis kemiskinan per 2022,” kata Abraham.

Merujuk pada rilis terbaru BPS, garis kemiskinan per Maret 2022 sebesar Rp 505.496 per orang per bulan. Apabila pengeluaran per orang melebihi nominal itu, maka dikategorikan tidak miskin.

Akun @Nuryat781 memprediksi angka kemiskinan di Indonesia lebih dari 13 juta orang. Parameternya, penggunaan gas 3 kilogram.

Akun @Khojan7 mengungkapkan, kalau acuan Bank Dunia 2,15 dolar AS, berarti garis kemiskinan sekitar Rp 4,6 juta dalam satu keluarga. Padahal, BPS menetapkan dalam satu keluarga Rp 2,4 juta.

“Hampir 2 kali lipat. Artinya, kalau pakai acuan Bank Dunia penduduk mis­kin di Indonesia bisa-bisa bukan 27,5 juta, tapi 52 juta jiwa,” ungkapnya.

“Miris melihatnya. Negara kaya raya dengan sumber energi dan mineral yang banyak tapi rakyatnya banyak yang miskin kelaparan. Bila negara dikelola dengan baik dan benar negara ini akan makmur jaya,” kata @raijaran.

“Rakyat menderita akibat kenaikan harga. Itulah mengapa Bank Dunia me­nambah warga miskin sebanyak 13 juta orang,” katanya.

“Jika harga BBM nggak turun, har­ga-harga bahan pokok nggak turun, akan bertambah lagi yang miskin, yang hampir miskin jadi miskin,” ujar @ WonkMereng.

Sementara, @Mesron18 mengata­kan, faktor semakin tingginya angka kemiskinan bukan cuma karena kesalahan Pemerintah. Melainkan tingginya angka pernikahan di bawah umur dan kondisi keuangan yang belum mapan.

Akun @CERDASSS mengungkapkan, Bank Dunia selalu menaikkan standar garis kemiskinan biarpun penduduk negara berkembang ada peningkatan pendapatan signifikan. Tujuannya, biar negara-negara berkembang selalu tergan­tung pada utang bank dunia.

“Bank dunia yang menciptakan kemiskinan. Mereka juga yang mem­buat standarnya. Akhirnya, jeratan utang itu nggak bisa lepas,” timpal @ Alex7anuari.

“Bank Dunia membuat kriteria garis kemiskinan, bukan menciptakan kemiski­nan,” sambung @SufiJalanan. (rm.id)