RI Siap Sapu Bersih Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa terselesaikan pada 2024. Target ini luar biasa. Soalnya, di saat yang sama, banyak negara sedang dihantam krisis.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan, target tahun 2024 golongan miskin ekstrem atau mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, tidak akan ada lagi.

Cara yang dilakukan, yakni mengendalikan harga kebutuhan pokok serta pemberian bantuan sosial (bansos).

“Maka penyalurannya (bansos) perlu dipercepat. Langkah itu perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah, dan menjaga daya beli masyarakat,” kata Luhut.

Hal itu disampaikannya dalam acara Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda di Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, tingkat kemiskinan nonekstrem pada tahun 2022 berada dikisaran 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa. Angka ini turun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10, 14 persen atau 27,54 Juta jiwa.

Di tengah situasi krisis akibat pandemi Covid-19, Pemerintah juga sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong perputaran roda ekonomi ditengah masyarakat.

Hasilnya, berdasarkan laporan Pemerintah, tercatat tingkat kemiskinan ekstrem berhasil ditekan.

“tingkat kemiskinan ekstrem juga menurun pada data Maret 2022,” cetus Luhut.

Untuk angka kemiskinan ekstrem, berkurang hingga 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Menurun dari data Maret tahun 2021 sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.

Menyelesaikan angka kemiskinan merupakan bagian dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemerintah menargetkan pada 2024 angka kemiskinan bisa dihapus sampai bersih.

Untuk melakukan pencapaian percepatan SDGs dari 2030 menjadi 2024, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem setidaknya 1 persen setiap tahun.

“Sehingga kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0 persen pada tahun 2024,” tuturnya.

Untuk itu, inpres 4 tahun 2022 menegaskan 28 kementerian, lembaga dan seluruh Pemerintah Daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Pusat, lanjut Luhut, telah menetapkan tiga instrumen kebijakan yang saat ini telah berjalan.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 hingga 2024.

Kedua, ketersediaan data atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan angka Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi.

“Ini harus dilakukan untuk memudahkan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan intervensi lebih akurat,” katanya.

Ketiga, penetapan pedoman umum percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi Kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan yang tengah dikawal oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Sedangkan Kemenko Perekonomian mengawal strategi peningkatan pendapatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Luhut juga menyampaikan, inflasi indeks harga konsumen pada Agustus 2022 melambat menjadi sebesar 4,69 dibanding Agustus tahun lalu. Ini seiring terkendalinya inflasi seiring terkendalinya inflasi volatile food.

“ini disebabkan peningkatan pasokan dari sentra produksi dan ekstra effort pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah,” beber Luhut.

Namun demikian, dia mengatakan, risiko inflasi, termasuk harga pangan strategis perlu menjadi perhatian terutama pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Pemerintah telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai BBM tahap satu. total anggaran rp 5,6 triliun, yang telah disa lurkan sebesar 96,6 persen atau 19,95 juta keluarga penerima manfaat.

Penyaluran bantuan subsidi upah juga terus berjalan dan disa lurkan lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3 persen.

Selanjutnya, pada Oktober mendatang, Pemerintah Daerah akan merealisasikan penggu naan dua persen dana transfer umum.

Terkait penggunaan belanja tidak terduga dapat kami lapor kan bahwa ratarata realisasi di tingkat provinsi baru tercapai 11,23 persen. Lalu di tingkat kabupaten/kota sebesar 15,69. (rm.id)