BPKP Apresiasi Kinerja Pemprov Provinsi pada Semester I 2025

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat apresiasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas capaian kinerja pembangunan daerah Semester I Tahun 2025. 

 

Apresiasi tersebut disampaikan melalui penyerahan Laporan Eksekutif Daerah (LED) yang diterima langsung oleh Gubernur Andra Soni di Kantor BPKP Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (14/10/2025).

Andra Soni mengungkapkan, Provinsi Banten menjadi salah satu dari 16 provinsi yang mendapat apresiasi berupa penyerahan langsung LED Semester I Tahun 2025 oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan. 

"Dari 32 Provinsi, ada 16 daerah yang mendapat apresiasi, salah satunya Provinsi Banten,” kata Andra Soni.

Dalam kegiatan tersebut, Andra Soni menerima berbagai masukan dari BPKP terkait arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP merupakan bentuk kolaborasi yang harus terus diperkuat agar setiap pihak dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

 

“Berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemprov Banten tentu membutuhkan pengawasan dari BPKP dan semua pihak. Sehingga pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat itu benar-benar tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujarnya.

Andra menambahkan, meskipun seluruh rencana pembangunan memiliki tujuan baik, dalam pelaksanaannya tetap dibutuhkan pengawasan dan evaluasi agar hasilnya tepat sasaran dan berkelanjutan.

 

“Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih, karena laporan eksekutif daerah ini bisa menjadi formulasi kebijakan ke depan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan yang telah dijalankan Gubernur Banten, Andra Soni menunjukkan hasil yang baik. Capaian tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan fiskal.

"Bahkan untuk infrastruktur itu sudah sampai menyentuh jalan poros desa,” katanya.

 

Rusdy juga memaparkan empat poin utama yang menjadi atensi BPKP untuk dijadikan bahan kebijakan ke depan, yaitu pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan.

 

“Selama ini konsentrasi pak gubernur terhadap beberapa poin di atas ternyata sangat tinggi, sehingga ketika kami sampaikan atensi itu beliau sangat berterima kasih sekali,” ujarnya.(*)