TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

PORPROV 2026

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Otomotif

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Piala Dunia 2026

RELIJIUCITY

Indeks

Dewan Pers

Raja Juli Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Ujung Kulon

Reporter: Farhan
Editor: AY
Sabtu, 21 November 2026 | 08:58 WIB
Menhut Raja Juli. Foto : Ist
Menhut Raja Juli. Foto : Ist

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Komitmen ini disampaikan untuk memastikan habitat Badak Jawa tetap terlindungi dari ancaman aktivitas tambang.


Raja Juli merespons polemik penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Ia memastikan kawasan konservasi tersebut tidak akan digunakan untuk kegiatan pertambangan.


“Kalau ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya. Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Raja Juli, Kamis (19/11/2026).


Ia menegaskan, pemerintah akan memperkuat upaya konservasi melalui rehabilitasi hutan, pemulihan ekosistem, penambahan kamera jebak (camera trap), serta penguatan personel polisi hutan.


“Di Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang. Insya Allah saya berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujarnya.


Polemik muncul setelah sebagian perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.


Kementerian ESDM sebelumnya menegaskan, TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan belum ada izin tambang yang diterbitkan di kawasan taman nasional maupun perairan sekitarnya.


Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral, bukan izin untuk melakukan penambangan. Perusahaan tetap harus memperoleh WIUP, IUP, persetujuan tata ruang, pemanfaatan ruang laut, serta persetujuan lingkungan.


Jika kegiatan menggunakan kawasan hutan, perusahaan juga wajib mengantongi persetujuan Kementerian Kehutanan.


Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy turut memastikan TNUK tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan karena wilayah darat dan lautnya merupakan kawasan konservasi.


TNUK juga berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991 dan dilindungi melalui Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).


Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat meminta penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon ditinjau ulang. Ia mendorong Kementerian ESDM mengevaluasi keputusan tersebut agar tidak berbenturan dengan kawasan konservasi dan habitat Badak Jawa.


Jumhur juga memastikan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan untuk kegiatan pertambangan di perairan sekitar TNUK.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit